AMBON, MARINYO.COM- Kebijakan Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk menggantikan Djalaludin Salampessy dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Maluku adalah kebijakan yang tidak elegan.
“Cara-cara seperti itu sangat kami sayangkan, dan kami mengecam hal tersebut,” demikian kata Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno kepada wartawan di DPRD Maluku, Karang Panjang Ambon, Selasa (24/10/2023).
Menurut Wenno, langkah Gubernur Maluku untuk menggantikan Djalaludin Salampessy dari jabatannya sebagai Kepala Dispenda, padahal yang bersangkutan sementara mengemban tugas sebagai Penjabat Bupati Buru.
“Apalagi ini terjadi di penghujung masa jabatan dari pada Pa Murad Ismail dan Pa Bernabas Orno. Walaupun ini menjadi kewenangan dari Gubernur, tapi Gubernur tidak boleh bebas sesuka hati seperti itu,” tegas dia.
Dikatakan, ada aturan-aturan yang melarang juga, apalagi di akhir masa jabatan yang memang harus ditaati oleh Gubernur.
Dikatakan, sebagai pimpinan Komisi I sangat disesalkan langkah yang diambil oleh Gubernur. Cara seperti ini sama halnya yang dilakukan kepada Penjabat Bupati Maluku Tengah (Malteng). (***)
Komentar