JAKARTA, MARINYO.COM — Dinamika menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 kembali menjadi sorotan. Forum Penyelamatan NU menyampaikan kekhawatiran terhadap dugaan manuver politik internal yang dikaitkan dengan kontestasi Rais Aam dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031.
Ketua Forum Penyelamatan NU, Abdul Hamid Rahayaan, mengatakan pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan komunikasi politik dengan sejumlah tokoh yang disebut-sebut sebagai kandidat Ketua Umum PBNU.
Menurut Abdul Hamid, sejumlah nama yang dikaitkan dengan dinamika tersebut antara lain KH Abdul Hakim, KH Nazaruddin Umar, KH Zulfa Mustofa, dan KH Abdul Ghaffar Rozin.
Ia menyebut keempat tokoh tersebut dikaitkan dengan skenario dukungan terhadap KH Miftahul Akhyar sebagai calon Rais Aam.
Abdul Hamid menyebut pihaknya mendapat informasi mengenai dugaan adanya komitmen dukungan kepada sejumlah tokoh untuk menduduki posisi Ketua Umum PBNU apabila KH Miftahul Akhyar terpilih sebagai Rais Aam.
“Ketua Umum PBNU hanya satu orang, sementara ada beberapa nama yang disebut-sebut mendapatkan harapan untuk posisi tersebut. Karena itu, kami meminta agar seluruh pihak tidak menerima informasi atau komitmen politik secara sepihak tanpa kejelasan dan pernyataan yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Abdul Hamid.
Ia menegaskan, informasi tersebut merupakan hasil penelusuran sekaligus kekhawatiran pihaknya yang masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut. Menurutnya, Forum Penyelamatan NU tidak ingin dinamika tersebut berkembang menjadi konflik baru di internal organisasi.
Minta Kejelasan Dukungan
Abdul Hamid meminta keempat tokoh yang disebut dalam informasi tersebut untuk meminta pernyataan tertulis dari KH Miftahul Akhyar mengenai figur yang akan didukung sebagai Ketua Umum PBNU apabila dirinya terpilih sebagai Rais Aam.
Menurut dia, kejelasan tersebut penting untuk mencegah munculnya persoalan atau pihak yang merasa dirugikan setelah proses pemilihan berlangsung.
“Kami tidak ingin empat tokoh yang disebut tadi ataupun tokoh-tokoh NU lainnya berada dalam posisi yang kemudian merasa terjebak oleh sebuah kesepakatan politik yang sejak awal tidak jelas. Karena itu, sebelum menentukan sikap, sebaiknya semua pihak meminta kejelasan secara tertulis,” katanya.
Abdul Hamid menekankan, permintaan klarifikasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai upaya mendorong transparansi dalam proses menuju Muktamar NU ke-35.
Soroti Mekanisme AHWA
Selain kontestasi Ketua Umum, Forum Penyelamatan NU turut menyoroti wacana penggunaan mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam proses penetapan Rais Aam.
Abdul Hamid meminta pengurus dan kader NU di berbagai tingkatan memahami mekanisme tersebut secara utuh serta tidak mengambil keputusan berdasarkan tekanan maupun informasi yang belum terverifikasi.
“Jangan sampai ada pihak yang mengarahkan dukungan terhadap suatu skema sebelum seluruh persoalan dan konsekuensinya dipahami bersama. Menurut kami, keterbukaan adalah jalan terbaik agar tidak terjadi dusta di antara sesama warga NU,” ujarnya.
Ia mengimbau seluruh pihak yang terlibat dalam dinamika Muktamar untuk mengedepankan musyawarah, tabayun, serta kepentingan organisasi di atas kepentingan kelompok maupun kandidat tertentu.
Minta Pemerintah Tidak Intervensi
Abdul Hamid juga menyampaikan kekhawatiran mengenai munculnya persepsi di kalangan warga NU terkait dugaan dukungan dari lingkungan pemerintahan terhadap salah satu kandidat.
Ia meminta Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan dukungan kepada kandidat tertentu dalam kontestasi internal NU. Ia juga meminta para pembantu presiden yang disebut dalam isu tersebut untuk tidak melakukan tindakan yang dapat dipersepsikan sebagai intervensi terhadap proses organisasi NU.
Dalam konteks tersebut, Abdul Hamid menyebut nama Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Namun, ia menegaskan bahwa persepsi mengenai keterlibatan pemerintah harus dibuktikan dan diklarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi tuduhan yang tidak berdasar.
“Kami tidak ingin muncul persepsi di kalangan warga Nahdliyin bahwa pemerintah berada di balik dinamika internal NU. Karena itu, semua pihak yang memiliki posisi di pemerintahan harus berhati-hati agar tidak menimbulkan kesan adanya intervensi,” katanya.
Serukan Persatuan Warga Nahdliyin
Secara pribadi, Abdul Hamid menyatakan keberatan apabila KH Miftahul Akhyar kembali menjadi bagian dari kepemimpinan tertinggi PBNU. Ia menilai dinamika kepemimpinan NU harus diarahkan untuk mencegah semakin lebarnya perbedaan di internal organisasi.
Meski demikian, Forum Penyelamatan NU menegaskan seluruh informasi dan tudingan yang disampaikan perlu ditempatkan sebagai klaim serta kekhawatiran yang masih membutuhkan klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.
Abdul Hamid menyerukan kepada seluruh kandidat, ulama, pengurus NU, dan warga Nahdliyin untuk mengedepankan persaudaraan serta menjaga marwah organisasi.
“Bagi kami, siapa pun yang ingin menjaga NU harus berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab. Jangan sampai perbedaan pilihan dalam Muktamar justru berubah menjadi perpecahan. NU harus tetap menjadi kekuatan bagi persatuan bangsa dan negara,” pungkasnya. (**)
Komentar