AMBON, MARINYO.COM- Wakil Ketua Komisi I DPRD Maluku, Jantje Wenno mengakui bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2023 cukup kritis.
Kondisi kritis ini disebabkan pemerintah daerah harus mengembalikan pinjaman SMI yang besarannya mencapai Rp140 milyar. Selain itu, alokasi anggaran yang harus disiapkan untuk KPU dan Bawaslu menghadapi tahun politik. Anggaran-anggaran ini tentunya akan mempengaruhi postur APBD 2023.
“Saya kira situasi dan kondisi APBD kita untuk 2023 cukup kritis karena memang kenyataannya seperti itu, yang pertama Pemda harus mengembalikan pinjaman SMI yang besarannya hampir mencapai Rp.140 milyar, ada juga alokasi menghadapi Tahun Politik untuk KPU dan Bawaslu yang relatif cukup besar sehingga mempengaruhi postur APBD di tahun 2023,” ujar Wenno saat memimpin rapat Komisi I bersama 16 mitra dalam rangka membahas KUA PPAS APBD 2023, Kamis (24/11/2022).
Karena itu, dirinya meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dalam menyusun program harus realiatis dan harus ditujukan kepada program dan kegiatab yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Itu yang menjadi harapan kita sehingga APBD 2023 lebih realistis penggunaannya karena memang anggaran terbatas, jika dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin,” tandas Wenno.
Untuk diketahui rapat Komisi I DPRD Maluku ini dihadiri oleh Asisten III Setda Maluku Habibah Saimima dan 15 mitra OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. (***)
Komentar