AMBON,MARINYO.COM– Guna menyampaikan sejumlah persoalan di Maluku terutama menyangkut distribusi Penerima Keluarga Harapan (PKH), skema e-Warung, program sembako dan komunitas adat terpencil (KAT), Komisi IV DPRD Maluku mendatangi Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Kehadiran komisi diterima langsung Direktur Pemberdayaan KAT (Komunitas Adat Terpencil) dan Staf khusus Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Demikian disampaikan anggota komisi IV DPRD Maluku, Andi Munaswir Rabu (23/11/22) di Baileo Karang Panjang Ambon.
Menurutnya, selama ini pendistribusian bantuan PKH, melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) terkesan lamban dan belum mencapai angka signifikan terutama di wilayah terpencil.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku ini, Maluku adalah daerah kepulauan, sehingga penyaluran PKH terkadang mengalami kendala, yakni jarak antara bank dan tempat domisili yang relatif jauh kadang harus menempuh waktu beberapa hari.
Dimana pernah terjadi beberapa kasus kecelakaan, bahkan hingga merenggut nyawa orang tua penerima manfaat PKH.
“Oleh sebab itu kami meminta Kemensos RI mengevaluasi kembali dan ke depannya kami minta digantikan oleh PT POS yang kinerjanya lebih baik, dengan layanan langsung menyambangi tempat domisili memperpendek rentang kendali,” jelasnya.
Sementara terkait skema e-Warung, yang merupakan program penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu secara non tunai, komisi meminta untuk program sembako ini diperbanyak, karena selama ini sangat terbatas artinya mereka tidak bisa mensuplai permintaan masyarakat yang tinggi karena suplainya sedikit.
e-Warung itu didistribusikan Himbara, namun tidak bisa menjangkau seluruh desa di pelosok negeri alasannya karena mereka tidak diberi dana distribusi.
“Terkait program ini kalau bisa disalurkan juga melalui PT POS,” jelas Munaswir.
Komisi juga menyampaikan aspirasi terkait komunitas adat terpencil (KAT), karena Maluku ini merupakan salah satu KAT terbesar di Indonesia.
“Melalui program KAT ini, masyarakat di daerah terpencil bisa tersentuh, paling banyak tersebar di pulau seram dan pulau buru, lebih banyak di daerah pegunungan yang sulit sekali terjangkau diharapkan mereka disentuh melalui program KAT,” ujar dia.
Komisi tambah Munaswir juga meminta program ini bisa berkelanjutan karena tahun ini ada juga bantuan ke pulau Buru dan Maluku Tengah (***)
Komentar