Ambon, Marinyo.com- Rapat bersama PT Pertamina dengan Komisi II DPRD Maluku, akhirnya ditunda hingga Selasa (19/1/2021) besok, lantaran pihak Pertamina tidak bisa menyiapkan data yang diminta komisi.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Saoda Tethol usai rapat, Senin (18/1/2021) mengatakan rapat harus di skros, karena Pertamina belum siap, terkait permintaan data kuota yang dialokasikan BPH Migas untuk Maluku.
“Karena Pertamina belum menyediakan data yang kami minta maka rapat di skrosing, karena kita mau tahu level dari pihak Pertamina terkait alokasi dari BPH Migas berapa ke level distributor berapa, sampai ke pangkalan, dan konsumen berapa banyak. Jangan sampai dipertengahan ini ada kenjanggalan yang dilakukan, bisa saja ada kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu,” tuturnya.
Untuk itu, kata dia rapat akan dilaksanakan lagi, Selasa besok, sekaligus bersama distributor di Kota Ambon.
Menurutnya, untuk kuota tidak bersifat rahasia, karena SKK Migas terbuka.
Bahkan, pihaknya pernah menyampaikan aspiras ini kepada pemerintah pusat dan BPH Migas, terkait keterlambatan permintaan kuota, yang harus dilaksanakan bersama antara Pertamina dan Pemerintah Daerah.
“Hal itu bukan hanya Pertamina sendiri, tetapi pemerintah juga harus turut terlibat di dalamnya, menyampaikan kebutuhan Maluku,” ujar dia.
Ditempat yang sama, Sales Area Manager Maluku Retal Maluku PT Pertamina Lucky Haryanto, mengatakan diskorsing rapat ini dikarenakan Komisi II meminta untuk menyiapkan data.
“Jadi bukan tertutup, kita menyiapkan data dulu, karena kita fokus di Desember dan Januari terjadi kelangkaan. Pastinya besok akan kita siapkan,” ujar dia.
Terkait kelangkaan minyak tanah, menurutnya Pertamina hanya memiliki kewenangan menyalurkan sesuai distribusi berdasarkan ketentuan menindaklanjuti SK BPH Migas.
“Terkait kelangkaan, kita masih mencari tahu. Begitu juga ada dugaan penimbunan, dirinya belum bisa menjawab itu. Itu merupakan tugas penegak hukum untuk mengawasi,”tegasnya. (DAS)
Komentar