Ambon, Marinyo.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengapreseasi cara kerja kabupaten/kota dalam memprotek daerahnya di masa pandemi Covid-19 ini.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, yang juga Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Maluku saat pertemuan optimalisasi pelayanan kesehatan provinsi Maluku di Swiss-Belhotel, Rabu (23/9/2020). Pertemuan ini digelar secara tatap muka dan virtual dengan menghadirkan BPJS kabupaten/kota se-Maluku.
Menurut Sekda, penerapan protokol kesehatan telah dilakukan secara massif. Salah satunya di area perkantoran lingkup provinsi. Tapi, sejak produktivitas dibuka kembali, belum ada keputusan resmi dari pemerintah perihal prioritas utama antara kesehatan dengan ekonomi.
Memasuki Juli lalu, penerapan aktivitas ekonomi dan kesehatan berlangsung secara bersamaan. “Begitu produktivitas mulai dibuka, disitulah kita sudah tidak bisa diskusi mana yang mau duluan. Kesehatan atau ekonomi? Karena dulu kita bilang, kesehatan dulu lah. Dari bulan Maret April Mei Juni, kita masih diskusi. Apapun yang terjadi kesehatan nomor satu dan keselamatan. Begitu masuk Juli, sudah tidak bisa. Kita harus berjalan bersama-sama antara kesehatan dan ekonomi,” ujarnya.
Namun sampai hari ini, lanjut Sekda, di perkantoran masih dilakukan tes masif. Persoalannya, begitu hasilnya positif, Pemprov kembali mendapat masalah akibat keterbatasan tempat untuk karantina. Berbagai upaya telah mereka laksanakan seperti pengiriman surat ke Kementerian Kesehatan, BNPB dan pihak terkait lainnya.
“Sekarang, kita sudah mulai punya frekuensi yang sama. Namun Kadis Kesehatan setempat perlu menjaga fasilitas kesehatannya. Jangan lengah,” lanjutnya.
Sekda mengaku, hingga saat ini, pihaknya belum sempat mengunjungi Pemkab/Kota untuk berbincang sekaligus meninjau langsung perkembangan terbaru di tiap-tiap daerah. Dia mengajak peserta pertemuan untuk mendorong pimpinan daerahnya, membeli Bioseptic Cabinet (BSC). Alat ini diketahui, memiliki tingkat keakurasian tinggi dan cepat untuk Scereening penularan Covid-19.
“Kita saja yang belum pernah ke kabupaten/kota untuk berhincang sekaligus melihat langsung segala perkembangan yang terjadi terutama pengadaan Bioseptic Cabinet (BSC). Dorong ke Bupati/Walikota, beli BSC. Ini kan tidak mahal. Kemarin kita beli hampir Rp 140 juta, dari pada kita beli Polymerase Chain Reaction (PCR) yang Rp 2-3 miliar itu,” tuturnya. (DAS)
Komentar