AMBON, MARINYO.COM– Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Maluku, Andi Munaswir dengan tegas menyatakan menolak rencana pemerintah untuk mengkonversikan pemakaian kompor minyak tanah (Mitan) ke kompor listrik.
Pasalnya, kebijakan tersebut belum cocok untuk diterapkan di Provinsi Maluku, mengingat infrastruktur kelistrikan di daerah seribu pulau ini belum maksimal.
Dia bahkan menilai pemerintah diskriminatif lantaran tidka melihat kondisi daerah di Indonesia secara keseluruhan.
“Pemerintah bersama PLN tidak perlu
banyak bicara soal kompor listrik, tuntaskan dahulu persoalan infrastruktur listrik di Maluku, biar terkesan tidak kewel (omong kosong),” tandas anggota Komisi IV DPRD Maluku ini.
Menurutnya, rasio elektrifikasi di Indonesia menyentuh angka 98 persen, nah dua persen yang belum terpenuhi ada di wilayah Timur Indonesia salah satunya Maluku.
“Coba kita ke wilayah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), misalnya di Larat saja belum 100 persen tersentuh infrastruktur listrik, di Seram Utara pun sama listrik masih jadi kendala utama karena belum menyala 24 jam.
“Bagaimana ceritanya pemerintah mau menerapkan program kompor listrik, kompor induksi atau yang lebih parah mobil listrik, ini tidak cocok dengan kondisi daerah Maluku dan ini kebijakan ini mengada-ada,” ujar Munaswir.
Bagi Munaswir, jangan dulu membicarakan sesuatu yang terlalu bombastis dan luxury, tetapi lebih baik fokus membenahi yang menjadi prinsip dasar kita yakni memastikan untuk 1,198 desa di Maluku harus teraliri listrik 100 persen. (***)
Komentar