Ambon, Marinyo.com- Dinilai telah melakukan tindakan indisipliner terhadap kebijakan dan keputusan partai, terkait dukungan politik dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Barnabas Orno yang adalah Wakil Gubernur Maluku terancam dipecat dari keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
“Beberapa hal yang berkaitan dengan kedisiplinan partai, itu sudah dibicarakan oleh Wakil Badan Kehormatan Partai. Bagaimana proses dan hasilnya, itu yang sementara di rumuskan. Karena PDI Perjuangan tidak bisa membiarkan kader-kader partainya mengambil langkah-langkah politik diluar aturan partai. Kita tidak terbiasa dengan kebiasaan itu,” demikian kata Bendahara DPD PDI Perjuangan Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (22/7/2020).
Ditegaskan untuk PDI Perjuangan, apa yang sudah diputuskan oleh DPP maka seluruh perbedaan dinyatakan selesai.
“Tidak ada lagi langkah-langkah atau manuver politik tertentu yang bertentangan dengan keputusan partai.
Karena sesuai dengan AD/ART tentang kode etik partai, harus ada langkah tegas, supaya semua orang harus tertib barisan. Ya kalau tidak tertib maka akan ada sanksi partai, apakah itu mulai dari teguran sampai pada pemecatan, tergantung pada bobot kesalahan atau ketidakdisiplinan yang dibuat,” tandas Ketua DPRD Maluku ini.
Sebagai Ketua DPD PDIP Maluku, lanjut Wattimury, tentunya Murad Ismail mengharapkan kedisiplinan jajaran partai diterapkan.
Karenanya Ketua DPD meminta Badan Kehormatan Partai untuk berkoordinasi dengan bidang-bidang internal lainnya dan bagaimana membicarakannya secara baik. Karena partai tidak bisa diobok obok.
Dikatakan, dalam keseharian semua kita boleh berbeda pendapat untuk kepentingan Pemilukada tetapi saatnya dimana kalau DPP sudah memutuskan, maka tidak ada alasan untuk orang main-main.
Dan hal itu lanjut Wattimury, sudah menjadi sikap politik dari PDI Perjuangan.
“Saya kira kita punya pengalaman, ada beberapa orang yang berjasa pada partai pun ketika melakukan kesalahan mendapat sanksi partai. Apalagi orang-orang yang baru di partai atau orang-orang yang sudah mendapat peluang besar di partai, lalu tidak mendukung langkah partai maka ini yang keliru,” tandas dia.
Apa yang terjadi ini menjadi catatan bagi pengurus, kader dan anggota partai bahwa semua dinamika sebelum ada keputusan DPP atau rekomendasi DPP tentang bakal calon Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota itu boleh berbeda pendapat, tetapi jika DPP sudah memutuskan maka tanggungjawab sebagai pengurus, kader dan anggota adalah melakukan tugas sebagai kader partai untuk mengamankan keputusan DPP partai.
“Ini sudah menjadi tradisi di PDIP yang setiap kali Ibu ketua umum (Megawati) mengingatkan kami, mengajarkan kami bagaimana menanamkan berdisiplin partai,” tandas dia. (Mry-01)
Komentar