Ambon, Marinyo.com- Keputusan politik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) masih tetap diberikan kepada Niko Kilikili dan Oni Siptory.
Dengan demikian belum ada keputusan bahwa apakah pada Pilkada MBD ini akan terjadi koalisi antara Partai Gerindra dan Partai Golkar.
“Semuanya diserahkan kepada DPP, sampai hari ini Gerindra belum ada informasi soal perubahan rekomendasi,” demikian kata Ketua Bapilu Partai Gerindra Maluku, Melkianus Sairdekut kepada wartawan, Selasa (21/7/2020) di ruang kerjanya.
Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD Maluku ini menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada perubahan rekomendasi partai.
“Kita sudah mengkonfirmasi tapi itu wewenang DPP. Sampai hari ini belum ada keputusan politik apapun yang mengatakan perubahan terhadap rekomendasi.
Kalau terjadi perubahan sekalipun itu menjadi kewenangan DP,” tandas Sairdekut.
Menurutnya, saat ini situasinya sangat penting dan berada limit waktu sangat mepet, karenanya harus ada tindakan penyelamatan.
“Dan itu mutlak menjadi kewenangan DPP, saya sudah konfirmasi dan ini menjadi kewenangan mutlak DPP,” ujar dia lagi.
Olehnya Sairdekut tegaskan, siapapun nanti yang akan diputuskab oleh DPP dalam Pilkada MBD maka semua elemen partai harus ikut mengamankan itu.
“Siapapun yang diputuskan oleh DPP dalam kaitan dengan Pilkada MBD wajib diikuti oleh semua jajaran partai,” tegas dia mengingatkan.
Sementara untuk Pilkada di Kabupaten Buru Selatan (Bursel), hingga saat ini DPP Gerindra belum mengeluarkan rekomendasi kepada siapa, karena di Bursel hanya memiliki satu kursi.
“Kita belum mengeluarkan rekomendasi karena kita punya satu kursi. Kita masih menunggu tiga kursi lagi. Tapi Gerindra punya opsi-opsi untuk Pilkada Bursel,” ujar dia. (Mry-01)
Komentar