Ambon, Marinyo.Com- Guna membahas persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di empat kabupaten di Maluku pada 9 Desember 2020 nanti, Gubernur Maluku Murad Ismail, membuka resmi Rapat Gabungan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Maluku Tahun 2020, Senin (3/11/2020).
Rapat yang berlangsung di lantai 7 Kantor Gubernur Maluku ini dihadiri Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Kajati Maluku Rorogo Zega, Wakapolda Maluku Jan Leonard de Fretes, Kasdam XVI/Pattimura Gabriel Lema dan Danlantamal IX Eko Jokowiyono, dan sejumlah Bupati dan Walikota.
Gubernur pada kesempatan itu mengapresiasi kesediaan para peserta untuk menghadiri Rapat Forkompinda. Dia menginginkan, melalui forum ini dapat terjalin sinkronisasi dan koordinasi bukan hanya untuk saling memahami, tetapi yang penting adalah semuanya dapat diimplementasi demi kesejahteraan masyarakat.
Sehubungan dengan itu, lanjut Gubernur, Pemda Maluku memandang perlu melaksanakan rapat ini dalam rangka menyamakan persepsi dan sikap segenap jajaran terkait, guna memaksimalkan semua potensi secara optimal, cermat dan efisien untuk menyukseskan semua agenda nasional maupun daerah.
“Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban bagi daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah, maka saudara Bupati dan para Pelaksana Tugas Bupati, wajib memberikan bantuan dan fasilitas yang terukur terhadap suksesnya penyelenggaraan pilkada sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan,” tandas gubernur.
Gubernur juga berharap, TNI/Polri membantu mewujudkan sinergitas terhadap berbagai kerawanan di seluruh wilayah Maluku, terutama di empat kabupaten penyelenggara pemilihan kepala dan wakil daerah.
“Saya ingatkan bahwa masalah menonjol yang perlu segera diantisipasi dan mendapat perhatian kita bersama, adalah salah satunya faktor politik dan hukum yang bisa saja timbul. Misalnya mengenai data daftar pemilih tetap, laporan masyarakat dan dorongan pihak yang tidak puas dengan hasil proses pilkada,” harapnya.
Ditempat yang sama, Ketua KPU Maluku Syamsul Rifan Kubangun mengatakan koordinasi, komunikasi dan kolaborasi antara Pemda dan TNI-Polri terus berlangsung di KPU kabupaten/Kota. KPU tidak menjadi sumber masalah. Pihaknya terus melakukan supervisi monitoring dan pendampingan, berkat anggaran penunjang yang ditopang APBD oleh Pemprov Maluku yang sudah diberikan ke KPU.
“Sehingga dalam situasi saat ini, teman-teman penyelenggara dalam satu komando tertib. Dalam artian segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik PKPU, pedoman teknis dan seluruh surat edaran, ditaati dan dipatuhi. Salah satunya kami melakukan pengembalian internal,” katanya.
Sementara itu Ketua Bawaslu Maluku Abdullah Ely, mengaku telah berkoordinasi dengan Gakumdu, khususnya Gakumdu Provinsi yang akan mengantisipasi dugaan pelanggaran yang akan terjadi di daerah perbatasan seperti Kabupaten Buru dan Buru Selatan, SBT dan Malteng dan kawasan perbatasan lainnya.
“Hal ini, kemungkinan besar akan terjadi. Arahan-arahan baik itu bantuan dalam artian netralitas ASN juga pergerakan masif untuk mendukung salah satu pasangan calon dengan cara memasukan pemilih siluman,” kata dia sembari menambahkan untuk netralitas penyelenggara Pemilu, pihaknya telah berupaya maksimal bila netralitas telah menjadi harga penting bagi Bawaslu.
Wakapolda Maluku Jan Leonard de Fretes, yang hadir mewakili Kapolda Maluku Baharuddin Djafar, mengaku telah mengingatkan beberapa kali perihal netralitas kepada anggota polisi di empat Kabupaten pelaksana pemilu.
Kasdam XVI/Pattimura Gabriel Lema juga mengatakan, netralitas menjadi kunci utama. Pelaksanaan tugas pihaknya bersama Polri, ASN dan pihak terkait lainnya mengenai arahan Gubernur, betul-betul menjadi kekuatan bagi TNI dalam melaksanakan tugas.
“Intinya kita akan tetap netral,” jelas dia. (DAS)
Komentar