Ambon, Marinyo.com- Ketua Komisi IV DPRD Maluku, Samson Attapary mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) penyelenggara haji menjadi prioritas DPRD dalam merespon kebijakan Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Agama untuk menempatkan Maluku sebagai Embarkasi Antara haji.
“Kita berharap dalam jangka menengah setelah Emberkasi haji Antara ini bisa menjadi emberkasi penuh, karena dampaknya sangat signifikan untuk kepentingan Maluku kedepan,” ujar Attapary berharap.
Menurut dia, salah satu syarat untuk Kementerian Agama menetapkan Embarkasi Antara dasarnya yaitu pembentukan UPTD adalah Perda.
“Perda ini sementara telah disusun, naskah akademik maupun draf Ranperda tetapi supaya Ranperda subtansinya lebih komperhensif kita coba membandingkan daerah yang sudah menyelenggarakan Embaskasi Antara bahkan sudah embarkasi penuh,” jelas dia.
Diakuinya, dalam diskusi atau presentasi dari UPTD Jakarta sebagai embarkasi penuh, banyak subtansi yang bisa memperkaya naskah akademik, terutama Ranperda, supaya bisa ketahui bagaimana peran Pemda dalam kaitannya dengan UPTD untuk mengelola embarkasi haji antara maupun embaskasi penuh. (DAS)
Komentar