AMBON, MARINYO.COM- Presiden PKS, Ahmad Syaikhu melakukan dialog lintas agama bersama para tokoh lintas agama, tokoh pendidikan dan pemuda saat berkunjung ke Maluku, Minggu (11/12/2022).
Isu-isu kedaerahan di Maluku menjadi catatan penting yang disodorkan para tokoh dan pemuda kepada presiden, tidak sekedar untuk didiskusikan lebih untuk diperjuangkan oleh PKS.
Diantara isu-isu kedaerahan yang disampaikan peserta diantaranya, isu keagamaan yang dinilai masih banyak sekat-sekat agama yang menghalangi adanya persatuan dan persamaan tujuan bernegara, Isu pembangunan pendidikan yang masih lemah di Maluku, kemiskinan di Maluku, isu Pembangunan sektor pendukung ekonomi wilayah seperti LIN, Ambon New Port, Tol Laut, serta RUU Kepulauan.
Menjawab permasalahan tersebut, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyampaikan, PKS sering kali mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak prioritas untuk kalau bisa ditunda terlebih dahulu, contoh RUU Ibu Kota Nasional (IKN), yang dinilai belum terlalu prioritas sebab Jakarta masih bisa dimanfaatkan dalam beberapa tahun.
“Daerah-daerah sekarang ini juga tadi, perlu pertumbuhan pembangunan yang perlu dipercepat, melihat dari berbagai masalah-masalah yang dihadapi. Itu sebabnya kami saat itu memperhatikan bahwa lebih baik justru hal-hal seperti di daerah inilah yang perlu dilakukan percepatan,” tegasnya.
Saikhu juga menambahkan, daerah-daerah yang diberikan sentuhan percepatan oleh pemerintah pusat, dinilai akan bisa menaikan pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagai contoh kawasan-kawasan yang diberikan program Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Di sisi lain, Syaikhu menyampaikan sampai saat ini pemerintah belum memili arah pembangunan yang jelas. Sebagaimana dulu orde baru memili GBHN, saat ini sedang diupayakan dimunculkan kembali pokok-pokok Haluan Negara. Hanya saja belum disepakati dimana format aturan perundangnya akan ditetapkan. Apakah akan menjadi tap MPR, atau cukup sebagai UU juga.
“Menyepakati pentingnya PPKN saya pikir perlunya Pokok-pokok Haluan Negara, sehingga arah dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan yang lain itu tetap mengacu pada pokok-pokok Haluan Negara itu, bukan kemudian tanpa panduan. Misalnya arah kepemimpinan nasional itu berbeda dengan arah kepemimpinan daerah. Begitu sebaliknya,”ujarnya. (***)
Komentar