AMBON, MARINYO.COM- Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi Maluku menilai bahwa kepemimpinan Murad Ismail sebagai top eksekutif di Maluku belum menonjol dalam kondisi darurat.
Jika dibandingkan dengan beberapa kepala daerah di Indonesia, yang kepemimpinan, kecerdasan dan kebijakan mereka begitu menonjol dan powerfull dalam mengomandai seluruh potensi daerah masing-masing melewati masa krisis.
“Bandingkan dengan Ridwal Kamil di Jabar, Anis Baswedan di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jateng, atau Khofifah Indar Parawansa di Jatim,” ujar Jurubicara FPG, Gadis Umasugi saat menyampaikan kata akhir FPG terhadap LPJ Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Jumat (6/8/2020) di Gedung DPRD Maluku.
Kritikan FPG ini dilandaskan karena melihat semua indikator makro ekonomi daerah terpengaruh akibat pandemi Covid-19. Sebagai contoh, realisasi pendapatan daerah tahun 2020 sebesar Rp. 3, 045 triliun, ini menurun sebesar 2,03 persen jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019.
Hal ini akan berdampak pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan di daerah. Karena itu, perhatian pemerintah daerah harus
ditujukan pada bagaimana mengurangi dampak pandemi terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran yang pada tahun 2020 telah meningkat.
Dimana pengangguran mengalami peningkatan dari 7,08 (2019) persen menjadi 7,57 persen (2020) dan tingkat kemiskinan meningkat dari 17,65 persen (2019) menjadi 17,99 persen.
Harus diupayakan agar penanganan pandemi Covid-19 semakin terkendali dan dampaknya terhadap perekonomian daerah dapat
diminimalisir.
Ini diperlukan agar aktivitas perekonomian daerah tidak terlalu lama terjerat oleh permasalahan dan upaya ini butuh kinerja sistematis dan dukungan penuh dari kepemimpinan daerah.
Lebih lanjut menurut FPG, demikian halnya dengan pertumbuhan ekonomi. Dimana hal ini
mengalami kontraksi menjadi -0,92 persen (2020) dari sebelumnya 5,02 persen pada 2019.
Bagaimana kinerja pemerintah daerah di bawah kepemimpinan
Gubernur Maluku untuk menjadikan pertumbuhan ekonomi daerah menjadi kembali bergairah dan menjadi bagian dari upaya untuk memperkuat perekonomian kawasan?
Sementara terkait pinjaman PT SMI, FPG mempertanyakan apakah danpak dari pinjaman PT SMI bagi APBF Maluku terhadap perekonomian daerah? Apakah pinjaman ini berdampak terhadapa akselerasi percepatan pertumbuhan ekonomi Maluku, pengurangan kemiskinan, dan pembukaan lapangan kerja.
Sebab FPG melihat bahwa hingga triwulan keempat 2020 dan triwulan pertama 2021 pertumbuhan ekonomi Maluku masih dibawah nol.
“Jadi, efektifitas pinjaman PT SMI terhadap perkembangan ekonomi kawasab dan sebagai bantalan terhadap dampak pandemi seperti jauh panggang darinapi,” ujar Jubir FPG ini. (DAS)
Komentar