AMBON, MARINYO.COM-Fraksi Demokrat DPRD Maluku mendesak Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk mengisi kekosongan jabatan struktural di lingkup Pemerintah Daerah Maluku, sehingga efektivitas kinerja pemerintahan dapat berjalan maksimal.
“Kekosongan jabatan struktural segera di isi sehingga efektivitas kinerja pemerintah daerah lebih maksimal,” tandas jurubicara Fraksi Demokrat, Halimun Saulatu saat membacakan kata akhir Fraksi Demokrat terhadap Ranperda tentang pelaksanaan APBD Tahun 2020, Jumat (6/8/2020).
Selain itu, Fraksi Demokrat juga mengharapkan perbaikan jalan-jalan provinsi di beberapa gugus, juga penurunan belanja daerah akibat Covid 19 juga diakibatkan oleh rendahnya kriativitas OPD dalam merancang program dan kegiatannya.
Fraksi Demokrat juga menilai bahwa kegiatan APBD 2020 dari sisi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat kurang.
Olehnya itu diharapkan sinergitas yang terukur dan sistimatis serta indikator pencapaian antara Bapeda dan SKPD teknis agar tidak ada lagi ego sektoral dan tidak relevansinya program terhadap permasalahan strategis daerah.
Sementara untuk dana pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) kurang lebih Rp 683 miliar, Fraksi Demokrat berharap kedepan tidak lagi terjadi miskomunikasi antara Pemda dan DPRD Maluku.
“Pemda sudah harus menyiapkan kerangka kegiatan yang produktif sebagai kontributor PAD setara dengan besaran nilai kewajiban hutang daerah selama tujuh tahun jangka waktu pinjaman PT SMI,” tandas Saulatu.
Untuk sektor pendidikan, Fraksi Demokrat menilai bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan SMA, SMK dan Pendidikan luar biasa di 11 Kabupaten dan Kota, dimana Cabang Dinas yang mempunyai peran yang sangat penting dengan para pengawas perlu ada perhatian untuk difasilitasi kantor dinas cabang dan sarana prasarananya.
” Pengadaan kendaraan dinas untuk meningkatkan kinerja dan mobilitas, juga dana sering untuk pengawasan di sekolah-sekolah, itu penting diperhatikan,” ujar dia. (DAS)
Komentar