AMBON, MARINYO.COM – Ketidakhadiran Kepala Balai Jalan dan Jembatan Nasional (BJJN) Provinsi Maluku, Yana Astuti, ST, MT, kembali memicu kekecewaan di kalangan anggota DPRD Maluku. Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, dari Fraksi PDI-Perjuangan, menegaskan bahwa pihaknya telah mencapai dua kesimpulan penting dalam rapat resmi, menyusul mangkirnya Yana selama tiga kali undangan.
Menurut Wajo, Komisi III sepakat untuk mengirim surat resmi kepada Kementerian PUPR guna meminta penarikan Kepala BJJN Maluku dari jabatannya. Langkah ini diambil karena Yana dinilai tidak proaktif dan tidak kooperatif dalam membahas persoalan pembangunan infrastruktur jalan di Maluku yang menjadi tanggung jawab balai tersebut.
“Semua anggota sepakat bahwa ini sudah melewati batas. Kami akan menyurati langsung Kementerian PU agar Kepala BJJN Maluku dievaluasi dan ditarik,” tegas Wajo.
Selain itu, DPRD Maluku juga mempertimbangkan melakukan upaya paksa sesuai dengan tata tertib DPRD, mengingat ketidakhadiran Yana sudah terjadi berulang kali tanpa alasan yang dianggap memadai.
Terkait alasan absensi, perwakilan dari BJJN menyampaikan bahwa Yana berhalangan hadir karena mengikuti rapat lain. Namun, Komisi III mempertanyakan kebenaran alasan tersebut. Pasalnya, Yana sendiri sebelumnya meminta perubahan jadwal rapat dari pukul 14.00 WIT menjadi pukul 10.00 WIT dengan dalih harus berangkat ke Jakarta pada pukul 16.00 WIT. Meski permintaan itu dikabulkan, ia tetap tidak hadir.
“Ini sangat disayangkan. Jadwal sudah kita sesuaikan atas permintaan beliau, namun pada akhirnya tidak datang juga,” tutur Wajo.
Dengan sikap tegas yang telah diambil, DPRD Maluku berharap Kementerian PUPR segera menindaklanjuti surat resmi tersebut demi kelancaran pembangunan infrastruktur jalan di Maluku. (das)
Komentar