Ambon, Marinyo.com- PT Pertamina (persero) mengakui selama ini masih ada upaya pencurian lewat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Untuk itu, pengawasan dilapangan lewat koordinasi bersama pemerintah daerah perlu ditingkatkan, sehingga tidak lagi terjadi pembelian BBM ilegal oleh masyarakat.
“Sebenarnya koordinasi Pemda termasuk Disperindag sesuai perintah Undang-Undang pun mengatakan seperti itu, dipihak kami ada kewajiban, Pemda, aparat keamanan juga ada kewajiban, tetapi semua kewajiban itu apa yang dilihat dilapangan bahwa upaya penimbunan, pencurian BBM masihbterus dilakukan,”ungkap Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina Regional Papu-Maluku Edi Mangun kepada wartawan disela-sela Workshop Jurnalis dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN), yang berlangsung di Maluku Resort Rabu (10/2/2021).
Terhadap hal itu, menurutnya Pertamina hanya sebatas melakukan koordinasi teknis, sementara penindakan hukum dikembalikan kepada aparat penegak hukum.
“Kuncinya selama ada disparitas harga itu peluang orang mencuri masih ada. Kita melihat harga subsidi besar, bisa diberikan keuntungan yang luar biasa,”ucapnya.
Ia mencontohkan, Telkomosel dari Grapari harga pulsa Rp100 ribu dibeli dengan harga Rp98 ribu, kemudian dijual ke agen Rp100 ribu, tetapi di geser menjadi 103 ribu, apalagi dibeli di Kapal Pelni pasti lebih besat lagi, dan itu fakta.
“Nah minyak pun seperti itu, kalau masih diujung Pertamina masih normal, tetapi bergeser semakin jauh, semakin tinggi,”cetusnya.
Ia mengungkapkan, untuk membuat pemerataan dari segi energi tidak mudah, karena keterbatasan infrastruktur, kondisi geografis kepulauan sehingga butuh kerja keras bersama.
“Tetapi kalau kami Pertamina kami masih sangat yakin, media masih ada sebagai bagian kontrol sosial teehadap ituz mungkin kita bersama meminimalis, menghilangkan saya masiih ragu, karena ada siapa dibalik ini kita susah menghentikan itu,”tandasnya.
Ditanya Extra droping menjelang hari keagamaan dan libur nasional yang agak panjang memang sering terjadi kelangkaan BBM terkhususnya Minyak Tanah, jelasnya untuk besaran biasanya dihitung berdasarkan survei imternal, dengan melihat kebutuhan dan lain-lain.
Seperti bulan April mendatang memasuki Ramadhan, kata dia akhir maret baru bisa melihat berapa persen dari normal distribusi yang ada untuk ditambahkan.
“Jadi sekarang belum muncul presentasinya, karena kalau suplai terlalu besar ada kekhawatiran diselewengkan, jadi serba salah,”akuinya.
Tepai biasanya, tutur Mangun Pertamina mencari nilai atau angka yang mendekati, karena barang subsidi terbatas, kalau salah menghitung, sebelum akhir tahun sudah habis, maka Pemda akan memberikan sanksi kepada Pertamina, salah satunya ongkos subsidi tidak diganti, dan Pertamina nenutupi kekurangan yang ada.
“Kita kan tentu sebagai Corporasi tidak ingin seperti itu, itu harus dihitung dengan baik-baik, sehingga berjalan dengan baik pula,”pungkasnya. (DAS)
Komentar