AMBON, MARINYO.COM-Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, meminta Pemerintah Provinsi Maluku memprioritaskan pemerataan pembangunan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Ia mengingatkan agar distribusi anggaran, terutama belanja infrastruktur, tidak lagi terkonsentrasi pada wilayah atau daerah tertentu, tetapi harus menjangkau seluruh kabupaten dan kota di Maluku sesuai kebutuhan masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Benhur kepada wartawan usai rapat paripurna penyampaian dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Maluku, karang panjang Ambon, Selasa malam (17/11/2026).
Benhur mengatakan, DPRD belum dapat memberikan penilaian menyeluruh terhadap substansi dokumen KUA-PPAS karena dokumen tersebut baru saja diserahkan oleh pemerintah daerah.
Meski demikian, sejumlah aspek penting akan menjadi perhatian DPRD dalam pembahasan, mulai dari proyeksi pendapatan, alokasi belanja, distribusi anggaran hingga kebijakan pembiayaan daerah.
“Karena dokumen ini baru diserahkan, tentu kami belum membacanya secara menyeluruh. Ada aspek substansial yang akan menjadi perhatian, mulai dari pendapatan, belanja, hingga distribusi belanja,” ujarnya.
Menurut Benhur, pemerataan pembangunan harus menjadi pertimbangan utama dalam pembahasan KUA-PPAS 2027.
Terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran, setiap alokasi belanja harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat di seluruh wilayah Maluku.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat pada titik-titik tertentu, melainkan harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan seluruh daerah.
“Kue-kue pembangunan ini, di tengah kebijakan efisiensi, harus betul-betul diselaraskan secara adil dan merata kepada setiap daerah,” tegasnya.
Untuk memastikan pemerataan tersebut, DPRD Maluku akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan kepada pemerintah daerah selama proses pembahasan KUA-PPAS.
Benhur juga menegaskan, DPRD menargetkan seluruh tahapan pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat diselesaikan paling lambat 30 November 2026.
Karena itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan seluruh proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara terukur agar pembahasan dapat berjalan sesuai jadwal.
“Target kita harus menyelesaikan pada 30 November 2026. Apa pun risikonya, proses ini harus kita lakukan,” katanya.
Ia menambahkan, melalui penyusunan DIM, DPRD ingin memastikan arah kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal distribusi belanja pembangunan.
Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 diharapkan menjadi momentum menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku. (***)








Komentar