Ambon, Marinyo.com- Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, bersama dua Menteri, yaitu Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, meninjau langsung lokasi pembangunan pelabuhan terintegrasi dan Ambon New Port, yang berada di petuanan Waai-Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, jumat (05/02/2021).
Tak hanya itu, ketiga petinggi negara yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin ini, juga menggunakan KM Siwalima, guna meninjau lokasi dari sisi laut, yang menjadi pelabuhan terintegrasi Lumbung Ikan Nasional (LIN) itu.
Disela-sela tinjauan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, diatas KM Siwalima, kepada wartawan mengatakan, kunjungan kali ini dalam rangka menindaklanjuti program LIN yang sudah dicanangkan sejak tahun 2014.
”Dalam konteks itu atas arahan Pak Presiden, Joko Widodo kepada kami untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan menuju Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional,”ujarnya.
Dirinya mengungkapkan, sesuai perintah Presiden Joko Widodo program ini tidak boleh lama-lama, perlu action cepat.
“Untuk itu, tahun 2023 baik pelabuhan dan tenen-tenen untuk industri sudah harus bisa berjalan,”pintanya.
Hal inipun juga diakui Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, sesuai perintah presiden, pebuhan dan LIN harus segera dikerjakan.
“Ini suatu yang luar biasa, artinya kita merencanakan sejak beberapa tahum yang lalu kita sudah mempersiapkan, dan Pak Presiden secara khusus minggu lalu menegaskan, pelabuhan dan LIN harus segera dikerjakan,”ucapnya.
Menindaklanjuti hal itu, leading sektor di bidang perhubungan sudah melakukan studi secara mendalam, bahkan didukung oleh studi yang dilakukan Bank Dunia, bahwa daerah Maluku, terkhususnya Ambon sudah harus dibangun sebagai pelabuhan.
“Oleh karenya kita meninjau beberapa tempat ini memang hal yang baik, karena air tenang dan dalam. Artinya daerah cocok untuk pelabuham, tinggal memilih mana yang akan dilakukan, dengan menunjuk konsultan yang terbaik agar kita mendapatkan satu pelabuhan yang terbaik,”cetusnya.
Untuk pelaksanaannya, kata Menhub dimulai dengan proyek APBN, baru dilanjutkan oleh swasta.
“Jadi anggaran pemerintah adalah melakukan pembiayan lebih awal, infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan akan dibiayai swasta. Tentu dana Bank Dunia yang masuk tidak akan fisibel kalau mereka tidak berikan pinjaman,”tuturnya.
Prinsipnya, dirinya pembangunan pelabuhan terintegrasi dibangun di Maluku.
Sementara, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Trenggono, menegaskan Kementerian Kelautan Perikanan, mengupayakan seluruh potensi ekonomi sektor perikanan bisa berpusat di Ambon, Maluku.
“Itu yang menjadi tugas dan pekerjaan saya. Lalu ada terbangunnya satu pelabuhan perikanan modern seperti di Japang,”tandasnya.
Untuk penyediaan sarana pelabuhan, menurutnya menjadi tugas dan tanggungjawab Menteri Perhubungan, perizinan investasi menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala BKPM, sedangkan perizinan wilayah menjadi kewenangan Gubernur.
“Saya mempersiapkan aspek ekonomi adalah ikan dan lain sebagainya, yang berkaitan biota laut, hal ini yang sementara disiapkan,”tukasnya.
Dirinya meminta dukungan dari media masa, dan seluruh masyarakat Maluku, sehingga pembangunan ekonomi timur bisa dilakukan secepatnya.
Ditempat yang sama, Gubernur, Murad Ismail, menegaskan untuk lokasi pelabuhan terintegrasi ada tiga alternatif. Nanti hal ini akan dirembuk guna mencari mana yang terbaik dari tiga alternatif pembangunan.
Namun, jelasnya dari tiga alternatif sudah ada bayangan, namun belum ditentukan.
Dirinya juga sudah membentuk tim untuk pembebasan lahan yang akan ditunjuk nantinya.
“Tugas Gubernur dalam rangka peesiapan, pelaksanaan dan pembebasan lahan. Itu semua tanggungjawab Gubernur untuk pembebasan lahan,”pungkasnya. (DAS)
Komentar