JAKARTA, MARINYO.CO — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya pembenahan sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah utama dalam mencegah tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.
Penegasan ini disampaikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Maruli Tua Manurung, dalam Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Upaya Pencegahan Korupsi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (29/4/2026).
Menurut Maruli, kualitas perencanaan menjadi fondasi krusial dalam menentukan keberhasilan program pemerintah sekaligus menekan potensi penyimpangan anggaran.
“Apabila perencanaan tidak disusun dengan baik, terukur, dan jelas, maka risiko kegagalan pelaksanaan program maupun potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar,” ujarnya.
Ia menekankan, pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mulai dari penyusunan rencana kerja, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan internal juga dinilai penting sebagai instrumen pengendalian utama.
Tak hanya itu, pengelolaan keuangan daerah diminta berjalan optimal, baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Hal ini bertujuan agar setiap penggunaan anggaran tepat sasaran, memberi manfaat nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.
Maruli juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam setiap proses administrasi. Ia menilai, banyak kasus penyimpangan berawal dari hal-hal kecil yang kerap diabaikan.
“Upaya pencegahan korupsi tidak cukup hanya dengan komitmen, tetapi harus diwujudkan melalui sistem kerja yang kuat dan disiplin tinggi dalam menjalankan tugas pemerintahan,” tegasnya.
Ia berharap, penguatan sistem perencanaan dan tata kelola keuangan ini dapat mendorong Pemkot Ambon membangun pemerintahan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat.
“Prinsip kerja KPK adalah the devil is in the details. Potensi kesalahan sering muncul dari hal kecil. Karena itu, optimalisasi pendapatan dan belanja daerah harus menjadi perhatian utama. Jika kita gagal merencanakan dengan baik, sama saja dengan merencanakan kegagalan,” tutup Maruli.(***)
Komentar