Ambon, Marinyo.com- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku, Muhammad Nasir Kilkoda mengakui bahwa penyerapan bantuan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Provinsi Maluku masih rendah.
Pasalnya, dari jumlah yang diusulkan ke Pemerintah Pusat (Pempus) sebanyak 82 ribu, sekitar
40 ribu sekian yang sudah ada infomasi balik dari Jakarta.
“Kita berharap semua ini bisa terealisasi,” jelas Kilkoda kepada wartawan, Jumat (11/12/2020) di Gedung DPRD Maluku.
Dikatakan, jika dilihat dari jatah masing-masing kabupaten/kota diberikan 20 ribu, di Maluku 11 kabupaten/kota kalau ditotalkan 120 ribu, sementara yang dikirim jumlahnya sekitar 80 ribu. Itu artinya masih sedikit.
Menurutnya penyerapan bantuan rendah ini disebabkan pendataan yang ada di daerah memang tidak seperti daerah yang penduduknya banyak.
Apalagi , Provinsi Maluku dengan geografis kepulauan, sehingga menyulitkan di kabupaten/kota untuk melakukan pendataan.
“Kita berharap jika di tahun ini ada yang belum terkafer, kami berharap di tahun depan bisa masuk,” ujar dia.
Oleh karena itu, Kilkoda berharap dana ini bisa direalisasikan Kementerian Koperasi, sehingga lewat dana segar ini masyarakat bisa mempunyai akses memperoleh bantuan yang betul-betul untuk peningkatan ekonomi di daerah.
Ditanya soal informasi akan diperpanjang? Kilkoda katakan, Informasi dari Jakarta bahwa mengingat sudah di penghujung tahun, maka akan diperpanjang sampai 2021.
“Tapi itu kebijakan pemerintah pusat. Memang kemarin pada waktu kita informasi dari teman-teman di kemeterian bahwa ada permintaan dari Menteri Koperasi ke Menteri Keuangan untuk ada perpanjangan sampai 2021,” tandas dia. (DAS)
Komentar