AMBON, MARINYO.COM- DPRD Provinsi Maluku mengingatkan kepada pemerintah daerah provinsi Maluku agar larangan mudik lebaran yang ditetapkan pemerintah pusat jangan sampai menimbulkan persoalan baru ditengah-tengah masyarakat.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Hatta Hehanusa kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Kamis (22/04/2021).
Menurutnya, DPRD Maluku tetap akan mendorong kebijakan larangan mudik, hanya saja harus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini Maluku banyak daerah di Maluku bukan zona merah tetapi zona hijau. Untuk itu, kebijakan yang diambil tentu harus berpihak kepada rakyat.
Terkait hal ini, pihaknnya merencanakan untuk memanggil mitra terkait guna membicarakannya, apakah mungkin dengan menerapkan kembali pos-pos yang tersedia sebelumnya di arus mudik lebaran. Jika demikian, maka tentu protokol kesehatan harus ditetapkan oleh masyarakat, sehingga upaya pencegahan Covid-19 bisa berjalan dengan baik.
“Kita tahu bersama kalau larangan mudil mulai berlaku 6 Mei, tentunya menimbulkan masalah baru karena banyak masyarakat di luar daerah di Maluku berasal dari Ambon, rata-rata mereka semua adalah wilayah dari zona hijau. jadi mungkin ada perhatian atau kebijakan terhadap daerah-daerah ini,”pintanya.
Jika tidak demikian, dirinya mengkuatirkan akan menimbulkan masalah baru ditengah-tengah masyarakat.
“Untuk itu, hal ini harus dipikirkan dengan baik,”harapnya. (DAS)
Komentar