Ambon, Marinyo.com- Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Maluku menilai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup pemerintah daerah (Pemda) Maluku sangat minim kreativitas.
Dimana, mereka tidak mampu menciptakan program-program unggulan baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi program dalam memaksimalkan belanjanya.
“Akhirnya setiap tahun kita selalu berada pada posisi pembiayaan anggaran (silpa) yang tinggi,” demikian kata akhir Fraksi Partai Golkar terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan juru bicara fraksi, Fredy Rahakbauw.
Dikatakan, tahun 2019 Silpa Provinsi Maluku mencapai Rp163.326.468.09,71. Angka ini bagi daerah yang besaran APBD-nya kecil seperti Maluku sangat mengganggu kualitas pembangunan di tahun berjalan.
FPG, kata Rahakbauw, memprediksikab keadaan ekonomi kedepan, jika berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah atau eksekutif keadaannya seperti saat ini.
Dengan demikian, maka harapan untuk Maluku yang maju dan berkemajuan akan sulit diraih, jika pelaksana pembangunan tidak memiliki goodwill yang baik untuk menciptakan program-program inovatif yang mampu menyerap anggaran secara maksimal.
Dan dampak makronya menurut FPG, tentu akan mendorong kesejahteraan karena semua aspek ekonomi bisa bergerak. (DAS)
Komentar