AMBON, MARINYO.COM – Empat sektor unggulan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku harus menjadi prioritas dan sentuhan dalam musyawarah rencana pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Djlaludin Salampessy, sebagai masukan dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD 2022 yang berlangsung di Swissbhel Hotel, Rabu (22/4/2021).
Karena menurutnya, dalam pemaparan narasumber dari Menko Kemartiman dalam Musrenbang RKPD, beberapa aspek khusus yang harusnya menjadi prioritas belum teruarai secara baik, hanya disingung pada sektor perikanan dalam hal ini LIN, begitu juga budidaya dan tangkap.
Sementara prioritas kedua parawisata terutama parawisata bahari, menurutnya sama sekali tidak ada sentuhan.
“Walaupun merupakan sektor hilir yang harus didukung adalah infrastruktur sebagai sektor utama untuk mendukung parawisata,” jelas dia.
Sektor ketiga perkebunan yakni pala dang cengkeh, diakuinya dalam pemaparan juga tidak sama sekali tidak disebutkan, begitu juga pertambagan.
Untuk itu, ungkap Salampessy keempat sektor prioritas ini harus terurai dan terencana dalam perencanaan Kemenko Kemaritiman.
“Kita berharap kedepan dalam elaborasi ke OPD juga harus masuk dalam perencanaan, sehingga menyentuh kebutuhan masyarakat. Kita melihat transportasi di buru selatan, pulau-pulau tertinggal sama sekali belum tersentuh demgan baik. Anggaran kita cuma sedikit,”ucapnya.
Dalam kaitan itu, kata Salampessy prioritas empat sektor unggulan ini harus betul-betul di kupas tuntas oleh masing-masing OPD, begitu juga usulan untuk menarik dana pusat dalam perencanaan kementerian/lembaga juga harus baik, dan betul-betul bersinergi dengan sektor terkait.
“Inilah yang kemudian harus betul-betul di dudukan dalam perencanaan 2022,”ucapnya.
Dirinya juga menyinggung paparan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri terkait kenaikan indeks pembangunan manusia, namun hal itu berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, padahal indeks pembangunan manusia meleiputi tiga sektor utama, kesehatan, pendidikan, ekonomi.
“Kalau tadi indeks pembangunan naik, pertumbuhan ekonomi rendah padahal mendorong pendapatan, maka ini sangat kontradiktif,”cetusnya.
Untuk itu, mantan Plt Kepala Bappeda Maluku itu menyerukan untuk dilakukan satu kajian lebih mendasar mendorong sektor unggulan untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga ada pendapatan di tengah masyarakat. Mengingat saat ini dinamika variabel tenaga kerja, covisien generasio, ketimpangan antar wilayah semakin menujukan trend menurun.
“Perencanaan terbaik dilaksanakan secara sektoral dalam mendukung sinergitas untuk mendukung pusat-pusat yang ada teruutama merubah produk utama dari misalnya pala itu tidak di ekspor mentah, begitu juga ikan. Itu harapan yang harusnya menjadi perhatian kedepan,” ujar dia. (DAS)
Komentar