Ambon, Marinyo.com- DPRD Maluku menindaklanjuti adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi Provinsi Maluku ke Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementrian Keuangan di Jakarta.
“Kita ketahui dibandingkan Tahun 2020, untuk 2021 DAU Maluku mengalami sedikit penurunan, tapi DAK mengalami kenaikan. Karena itu kita beberapa hari lalu ke Jakarta bertemu Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan,” tandas Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury kepada wartawan di ruang kerjanya.
Dikatakan, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak ada masalah karena program-program sudah langsung diarahkan anggarannya.
Menurut Wattimury, dengan mempertimbangkan kondisi DAU dihubungkan dengan kebutuhan untuk membelanjakan program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, baik disampaikan melalui Musrenbang ataupun juga dewan dalam kegiatan reses dan pengawasan. Maka harus jujur dikatakan bahwa DAU yang tersedia untuk membelanjai program dan kegiatan langsung masyarakat 2021 jumlahnya belum sesuai diharapkan.
Oleh karena itu, kemarin DPRD Maluku mencoba ke Jakarta bertemu Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan untuk membicarakan hal tersebut.
Peluang mendapatkam DAU, kata Wattimury dari percakapan yang terbangun dengan Kemenkeu bahwa selalu terbuka peluang itu. Hanya saja, yang paling utama adalah program kegiatan yang ada dapat diusulkan kepada pemerintah, sehingga dapat diketahui berapa besaran anggaran yang bisa dialokasikan untuk membelanjai program.
“Karena itu, pimpinan dewan dan ketua fraksi setelah kembali dari Jakarta, melakukan rapat evaluasi, pertemuan dari Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, untuk bisa mengambil langkah-langkah seperti apa.
Karena yang mempunyai kewenangan mengusulkan ada di Pemda dan Sekretaris Daerah harus melakukan hal itu, setelah nanti kami bicarakan dengan Sekda,” tutur Wattimury.
Yang penting adalah bagaimana mendatangkan dana dari pusat ke daerah. Sebab jika itu tidak dilakukan dengan baik, maka daerah akan rugi, karena kebutuhan membelanjai program-program sangat banyak tetapi anggaran tersedia justru sedikit.
“Itu dewan merasa perlu untuk lakukan perjuangan ke Jakarta untuk membicarakan bagaimana mendapatkan dana bagi pembelanjaan untuk pembangunan Provinsi Maluku,” ujar politisi PDI Perjuangan ini. (DAS)
Komentar