Ambon, Marinyo.com- Sekjen Kemenag RI H. Nizar Ali didampingi Gubernur Maluku Murad Ismail, resmi membuka Sidang Sinode Gereja Protestan Maluku (GPM) ke-38, Minggu (7/2/2021) yang dipusatkan di Gedung Gereja Maranatha, Ambon.
Turut hadir, Dirjen Bimas Kristen Kemenag RI, Deputi I KSP Feby Tetelepta, Wagub Maluku Barnabas Orno, Kakanwil Agama Provinsi Maluku, Ketua Umum PGI, Anggota
DPD RI asal Maluku dan tokoh agama.
“Saya percaya, sidang GPM akan dapat melahirkan keputusan- keputusan yang strategis untuk dijadikan pedoman di Provinsi Maluku, khususnya warga GPM dan melahirkan ketua dan anggota Majelis Pelaksana Harian Sinode GPM yang berkualitas serta berdedikasi tinggi dan tingkatkan GPM,” harap Nizar Ali.
Pada kesempatan itu, Nizar Ali juga menghimbau tentang pentingnya pengimplementasian nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Provinsi Maluku, sebut Nizar Ali, tidak hanya dikenal sebagai provinsi kepulauan nan indah dengan hasil bumi yang melimpah, tapi juga
dikenal dengan toleransi beragama yang begitu tinggi, dimana masyarakatnya hidup dengan rukun, damai, saling menghargai dan menghormati satu sama lain.
“Masyarakat Maluku sebagai satu kesatuan geografis suku, ras , agama memiliki nilai kearifan lokal yang telah teruji, tangguh dan terbukti dalam jelajah sosialnya, dalam mengatasi berbagai problematika sosial,” ungkapnya.
Kearifan lokal seperti pela gandong, ain ni ain, hidop orang basudara, potong di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, sagu salempeng dipatah dua, yang diyakini sebagai perekat sosial dan kerap menjadi acuan dalam menata hubungan dan kerukunan antar sesama umat beragama di Maluku.
Kendati demikian, kata Nizar Ali, masih banyak yang belum menyadari sesungguhnya bahwa Kearifan lokal dapat dijadikan komponen penting terutama untuk mewujudkan kerukunan.
Untuk itu, dirinya berharap, masyarakat Maluku terus melestarikan kearifan lokal sebagai upaya membina kerukunan antar umat beragama, sehingga Provinsi Maluku bisa menjadi satu contoh toleransi bagi provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail dalam sambutannya mengatakan, selama ini GPM telah berkontribusi besar melayani masyarakat lewat berbagai program pembinaan moral spiritual, perkuatan lembaga keluarga, perlindungan perempuan dan anak serta hak asasi manusia, mendorong pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi umat dan pelestarian lingkungan hidup.
GPM bukan saja berkiprah di Provinsi Maluku dan Maluku Utara, tetapi juga pada tingkat nasional, melalui keterlibatan pada persekutuan gereja-gereja di Indonesia, bahkan di tingkat global.
GPM, harap Gubernur, harus mampu mengembangkan program-program pelayanan, yang lebih peka terhadap realitas masyarakat. GPM juga harus mampu bekerja sama dengan pemerintah untuk mendorong masyarakat, agar lebih inovatif, kreatif dan mampu berkompetisi di berbagai sektor.
Dikatakan, selama lima tahun kepengurusan, Pimpinan Sinode GPM, telah berjalan bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku, juga dengan agama-agama, serta seluruh komponen masyarakat dalam rangka mengusahakan kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik.
Untuk itu, atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku, mantan Dankor Brimob Polri ini menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tulus kepada GPM, kepada para pendeta, serta perangkat pelayanan, yang telah mengabdi dan melayani dengan sepenuh hati di berbagai pulau dan pelosok, bahkan daerah kategori terpencil dan terisolasi. (***)
Komentar