AMBON, MARINYO.COM- Program padat karya menjadi salah satu sasaran pengawasan dari Komisi III DPRD Provinsi Maluku.
Pelaksanaan program nasional dalam rangka pemulihan ekonomi nasional ini, ditemukan beberapa pekerjaan mengalami masalah, seperti penentuan lokasi titik air bersih yang gagal.
“Pada beberapa pekerjaan mengalami masalah, makanya kita di Komisi III dengan melaksanakan fungsi pengawasan kita ingin menjadi bagian untuk kita awasi, sehingga bisa ada evaluasi yang bisa diperbaiki untuk program yang akan dilanjutkan di tahun ini,”ujar anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Fauzan Alkatiri kepada wartawan di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Ambon, Selasa (03/03/2021) usai rapat bersama mitra terkait dengan rencana pengawasan DPRD Maluku ke 11 kabupaten/kota.
Namun menurutnya, karena adanya pendampingan dari dinas, sehingga pekerjaan yang dilakukan betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat.
Dirinya juga menyingung terkait program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), di periode sebelumnya di fokuskan untuk Ambon, Maluku Tengah, dan Tual.
Kedepan dirinya berharap, program ini tidak hanya dilakukan dilakukan di Ambon, namun merata ke seluruh daerah.
Kalau hanya di fokuskan di Ambon, maka kata Alkatiri, akan terjadi penumpukan masyarakat.
“Kalau tata Kota Ambon maka orang akan rame-rana ke Ambon, tapi kalau kita tata kota daerah lain pasti akan mengurai kepadatan di Kota Ambon. Untuk itu, program ini harus secara merata di seluruh daerah,”pintanya. (DAS)
Komentar