AMBON,MARINYO.COM– Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Maluku, Rovik Afifudin mempertanyakan ketidakjelasan sumber anggaran dari ivent Maluku Expo yang digelar di Makasar, Sulawesi Selatan pada tanggal 4-6 Februari 2022 lalu.
Pasalnya, ivent yang digelar ini tidak melalui pembahasan di DPRD Maluku sebagai lembaga yang melekat fungsi anggaran.
“Hal-hal di pemerintah ini banyak yang tidak dibahas namun dikerjakan saja tanpa melalui mekanisme yang seharusnya,” tandas Afifudin kepada wartawan, Senin (12/9) di Gedung DPRD Karang Panjang.
Yang lebih mengherankan bagi politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, kegiatan Maluku Expo bisa dilaksanakan di awal tahun sementara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) saja belum ada.
“Sebenarnya yang kita butuhkan hanya penjelasan, logikanya DIPA belum ada kok bisa terselenggara di awal tahun, gaji kita saja belum keluar kok,” ujar Afifudin.
Ia mengakui, hal tersebut bisa saja dilakukan logikanya jika APBD sudah ditetapkan jadi sistemnya menggeserkan beberapa anggaran.
“Misalnya APBD 2022 sudah selesai di evaluasi dan dibahas oleh DPRD bersama Pemprov, lalu dibawa ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk di evaluasi hasilnya, kemudian dikembalikan ke DPRD untuk dilihat item yang harus dievaluasi lalu diberikan nomor dan ditetapkan sebagai APBD murni baru kemudian diberikan langkah berikutnya,” tutur Afifudin.
Dirinya menambahkan, jika Maluku Expo tidak dianggarkan, tapi ini menjadi kebutuhan dan perlu pergeseran anggaran,
ya silahkan saja, namun harus jelas dahulu dari pos anggaran mana.
Untuk itu, kata Afifudin yang dibutuhkan hanyalah transparansi, bukan mencari-cari kesalahan, jadi kalau orang berbicara tentang transparansi jangan berpikir sementara mencari-cari kesalahan orang lain.
“Sampai hari ini masih banyak pekerjaan di luar APBD namun tidak tercatat sebagai hutang, ini menyalahi regulasi,” ujar dia. (***)
Komentar