JAKARTA, MARINYO.COM – Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Abdul Hamid Rahayaan, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet, termasuk mengganti pejabat yang dinilai tidak sejalan dengan visi dan arah kebijakan Presiden.
Menurut Abdul Hamid, langkah evaluasi dan penyegaran kabinet penting dilakukan untuk memperkuat konsolidasi pemerintahan serta memastikan seluruh program prioritas Presiden berjalan efektif tanpa hambatan internal.
“Saya meminta kepada Presiden Prabowo agar segera membersihkan kabinetnya dari para pengkhianat. Jika tidak segera dilakukan, hal itu bisa menghambat konsolidasi pemerintahan dalam menjalankan berbagai program Presiden di sejumlah aspek. Jangan sampai ada duri dalam daging di tubuh pemerintahan,” ujar Abdul Hamid dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).
Ia menegaskan, seluruh jajaran kabinet harus memiliki komitmen dan loyalitas terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo. Sebab, ketidakselarasan di internal pemerintahan berpotensi menghambat pelaksanaan agenda pembangunan dan membuka ruang bagi pihak-pihak yang menginginkan kegagalan pemerintahan.
Abdul Hamid juga menyoroti sejumlah menteri yang menurut penilaiannya perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi Presiden, di antaranya Nusron Wahid dan Raja Juli Antoni. Ia menilai berbagai persoalan dan sorotan publik yang dikaitkan dengan sejumlah pejabat perlu menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan keberlanjutan jabatan mereka.
Selain itu, ia mendorong penyegaran terhadap sejumlah pejabat yang telah menduduki posisi strategis sejak pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan masih menjabat hingga saat ini.
Nama-nama yang disorot antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi/Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Penasihat Khusus Presiden, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Menurut saya, sudah saatnya dilakukan penyegaran. Presiden membutuhkan figur-figur baru yang memiliki energi, kapasitas, dan loyalitas penuh untuk menyukseskan seluruh program pemerintah. Apalagi masa pemerintahan ini tinggal sekitar 35 bulan lagi. Waktu yang tersisa tidak boleh terbuang karena persoalan internal kabinet,” tegasnya.
Lebih lanjut, Abdul Hamid meminta Presiden Prabowo menunjukkan kepemimpinan yang kuat, mandiri, dan tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik pihak lain. Ia menekankan bahwa setiap menteri yang dipercaya menduduki jabatan harus bekerja berdasarkan visi, arahan, dan kebijakan Presiden.
Ia juga mengingatkan agar tidak berkembang persepsi di tengah masyarakat bahwa sebagian menteri masih memiliki loyalitas politik kepada mantan Presiden Joko Widodo, bukan kepada Presiden Prabowo sebagai pemimpin pemerintahan saat ini.
“Jangan sampai muncul kesan di tengah masyarakat bahwa ada menteri titipan mantan Presiden Joko Widodo yang kiblat politiknya masih ke Solo atau kepada Joko Widodo.
Persepsi seperti ini bisa mengganggu kepercayaan publik dan memunculkan anggapan bahwa Presiden Prabowo bukan pemimpin yang kuat dan mandiri,” ungkapnya.
Di sisi lain, Abdul Hamid mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung kebijakan Presiden Prabowo sepanjang ditujukan bagi perbaikan dan kemajuan bangsa.
Ia juga mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang dengan sengaja menghambat program pemerintah. Menurutnya, setiap upaya menghalangi agenda pembangunan yang berorientasi pada kepentingan rakyat harus disikapi bersama melalui mekanisme konstitusional.
“Seluruh rakyat Indonesia harus memberikan dukungan penuh kepada Presiden dalam membuat kebijakan untuk memperbaiki dan memajukan bangsa. Jika ada pihak-pihak yang sengaja melakukan gerakan untuk menghambat program Presiden, maka hal itu harus menjadi perhatian dan dihadapi bersama secara konstitusional,” pungkasnya.
Abdul Hamid berharap Presiden Prabowo segera mengambil langkah strategis melalui evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet. Dengan demikian, pemerintahan diharapkan semakin solid, efektif, dan fokus merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat. (***)
Komentar