AMBON, MARINYO.COM- Berdasarkan hasil riset yang dilakukan Universitas Pattimura (Unpatti) untuk mencari solusi
agar desa-desa yang dikategorikan miskin “dikeroyok” bersama-sama agar bisa keluar dari garis kemiskinan. Hasilnya sebanyak 55 desa di sembilan kabupaten di Maluku yang masuk kategori miskin.
55 desa di sembilan kabupaten, yakni Maluku Barat Daya (MBD), Seram Bagian Timur (SBT), Seram Bagian Barat (SBB), Buru, Buru Selatan (Bursel), Maluku Tenggara (Malra), Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), Kepulauan Aru, dan Maluku Tengah (Malteng).
Berdasarkan hasil riset tersebut, Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGPP) menggelar rapat dengan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bersama BUMD dan BUMN di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Jumat (12/11/2021).
Untuk itu, pimpinan OPD terkait sangat mengapresiasi dan mendukung penuh pengentasan kemiskinan sesuai instansi yang dipimpinnya.
“Rapat ini saya sangat mengapresiasi untuk dapat solusi. Ini sangat luar biasa. Karena diberbagai kesempatan visi dan misi Pak Gubernur selalu disoroti soal kemiskinan,” kata Kadis PUPR Maluku, DR Muhamat Marasabessy, ST. M. Tech, ketika rapat berlangsung.
Koordinator Balai Kementerian PUPR di Maluku ini mengakui, pihaknya sudah bergerak membangun infrastruktur untuk membuka daerah-daerah terisolir yang diketegori miskin.
“Kita sudah jalan dengan menyiapkan anggaran,” ujar dia, sembari menambahkan bahwa
selain membangun infrastruktur jalan dan jembatan, pihaknya sudah membangun sanitasi.
Apalagi, ingat dia, soal pembangunan infrastruktur di kabupaten, pihaknya selalu koordinasi dengan Dinas PUPR kabupaten setempat.
“Ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Kita pastikan sesuai kebutuhan masyarakat,”paparnya.
Bahkan, mantan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku ini mengusulkan agar ada badan khusus atau dikoordinir oleh para asisten agar terkonsolidasi dengan baik.
Sementara itu, Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Maluku, Elvis Pattiselanno sangat menyetujui program pengentasan kemiskinan dipercepat.
“Kami sangat setuju dan apresiasi. Bapeda harus percepat program ini. Kita memulai 2022. Karena tidak menganggu kegiayan reguler lainya,”ingatnya.
Untuk itu, dia berharap, pihak terkait mesti fokus. Dia juga mengusulkan agar ada sharing anggaran dari pusat hingga di kabupaten.
“Ini agar program yang digalakkan sesuai hasil riset. Intinya kita harus fokus eksekusi. Saya yakin desa miskin keluar dari ketertinggalan,” harapnya.
Kepala BPBD Provinsi Maluku, Hein Far-far mengatakan, upaya pengentasan kemiskinan merupakan program spektakuler.
“Ini konsep spektakuler dari sisi perencanaan. Jumlah desa diperkecil menjadi 55 desa yang kita keroyok, harus singkronisssi dari pusat. Bagaimana libatkan semua pihak,” jelas Far-far.
Menurut dia, dari aspek penanggulangan bencana, kemiskinan terjadi jika bencana.
“Kami dari BNPB tahun 2022 mendatang kami membentuk 3 desa tangguh bencana dengan kearifan lokal. Kita bisa buat di satu desa A libatkan desa yang berhubungan dengan desa B atau C,” ujar dia. (DAS)
Komentar