Ambon, Marinyo.com- Sebanyak 155 anggota Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku (AMGPM) yang di PHK, sebagai dampak Covid-19 hingga kini belum mendapat fasilitas kartu pra kerja.
“Tadi saya baru silaturahmi dengan Ketua AMGPM, beliau mengatakan anggotanya 155 orang di PHK dan sampai sekarang belum mendapatkan fasilitas kartu prakerja. Belum juga ditempat lain pasti banyak juga,” demikian penjelasan Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala kepada wartawan, di Kantor DPRD Maluku.
Dikatakan, hasil kunjungan dewan di beberapa tempat, faktanya hampir semua desa melaporkan ada orang miskin baru (Misbar) yang terdampak Covid-19 yang perlu disentuh.
Olehnya itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk bekerja keras dan memastikan masyarakat Maluku mendapatkan kartu jaring pengaman sosial dan kartu pra kerja.
Karena kuota untuk provinsi Maluku kurang lebih 37 ribu, sedangkan yang baru digunakan sebanyak 6 ribu.
“Kami mendorong Nakertrans bekerja keras untuk mendampingi masyarakat juga pemerintah kabupaten/kota agar banyak masyarakat dapat mengcover
fasilitas kartu prakerja itu.
Untuk 37 ribu kartu itu, diperkirakan 90 milyar uang yang beredar di Maluku. Sayang sekali kalau kita tidak mengambil kesempatan itu,” ujar politisi asal Partai Keadilan sejahtera ini. (Mry-01)
Komentar