Ambon, Marinyo.com- DPRD Maluku terus mengevaluasi pelaksanaan bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Maluku.
Pasalnya, dari hasil temuan dewan di lapangan masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan. Bahkan, ada yang belum terdata.
“Dewan dalam hal ini Tim Pengawas Covid-19, Sub Tim Jaringan Pengamanan Sosial bidang ekonomi, terus mengevaluasi pelaksanaan bantuan jaringan pengamanan sosial.
Kami mendapati masih banyak masyarakat yang belum menerima bantuan, bahkan jangankan menerima terdatapun tidak,” tandas Wakil Ketua DPRD Maluku, Azis Sangkala kepada wartawan, Kamis (6/8/2020) di ruang kerjanya.
Dikatakan, DPRD berkewajiban untuk mendorong pemerintah untuk bekerja keras memperbaiki data dan mengupayakan agar masyarakat yang belum tersentuh dapat dimasukkan dalam bantuan yang lain.
“Kita dorong agar pemerintah bekerja keras memperbaiki datanya dan mengupayakan agar mereka bisa masuk dalam bentuk-bentuk bantuan yang ada, baik itu bantuan sosial yang langsung diterima dari kementerian sosial maupun dengan bantuan yang mempergunakan dana desa dan bantuan APBD baik provinsi maupun kabupaten/kota,” jelas Sangkala.
Masih kata Sangkala, jika dalam perjalanannya masih banyak masyarakat belum tersentuh bantuan juga maka Pemprov dan Pemkab harus fokus untuk mengalokasikan sebagian anggarannya untuk bantuan sosial.
‘Saya berharap pemerintah daerah dalam hal ini gugus tugas dapat menyampaikan kepada Gustu pusat dan juga dinas-dinas terkait dalam hal ini Dinas Sosial bisa berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk menyampaikan problem data kita,” tuturnya. (Mry-01)
Komentar