Ambon, Marinyo.com-Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury menilai masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap penyaluran bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementrian Sosial yang tidak tepat sasaran oleh Pemerintah kabupaten/kota di Maluku, disebabkan data yang ada dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota masih amburadul.
“Kami bersepakat untuk meminta pemerintah provinsi melalui gugus tugas covid agar berkoordinasi dengan kabupaten/kota supaya penanganan bantuan sosial dilaksanakan secara baik. Data harus baik, pemberian harus dilakukan secara baik,” jelas Wattimury kepada wartawan.
Dirinya mencontohkan, jangankan di kabupaten/kota yang lain, untuk Kota Ambon saja, tepatnya di Kelurahan Waihoka ada tiga RT yang laporjan bahwa mereka telah mengajukan 55 KK tetapi yang direalisasikan hanya 15 KK. Ada yang mengajukan 30 KK tetapi yang terealisasi hanya 33 KK.
“Kalau model seperti ini kan sulit. Dan lebih lagi ada orang yang seharusnya tidak dapat tetapi malah dapat. Sebaliknya ada orang yang layak dapat tetapi malah tidak diberikan,” ujar Wattimury.
Itu artinya, lanjut dia, ada persoalan menyangkut pendataan. Sehingga pembagian bantuan menimbulkan masalah.
Karenanya dia mengingatkan bahwa persoalan data ini harus menjadi perhatian, sehingga tidak menimbulkan persoalan. (Mry-01)
Komentar