AMBON, MARINYO.COM- Memasuki usia tiga tahun kepemimpinan di Maluku ternyata berbagai prestasi dalam pembangunan yang digagas oleh Gubernur Maluku, Murad Ismail patut diapreseasi.
Sebagai mantan Dankor Brimob Polri, Murad Ismail memiliki kemampuan untuk melobi pimpinan pusat dalam merealisasikan beberapa program yang pernah di gagas oleh mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu diakhir masa jabatannya seperti Blok Masela dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang sempat mati suri saat kepemimpinan Ir Said Assegaff.
“Kita mesti memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan pak Murad Ismail. Walaupun usia memimpin Maluku baru menginjak tahun ke tiga namun beberapa program nasional yang dicanangkan saat gubernur pak Karel Ralahalu berhasil dilakukan pak Murad diantaranya, Blok Masela hanya memerlukan waktu tujuh bulan lebih dan mendapatkan kepastian Participating Interest (PI) 10 persen dan Lumbung Ikan Nasional. Ini keberhasilan didepan mata rakyat Maluku yang mesti diakui dengan hati,” tandas Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Benhur Watubun kepada wartawan di DPRD Maluku, Kamis (16/12/2021).
Karena itu, sebagai wakil rakyat dan mitra dari pemerintah daerah dengan jujur mesti mengakui keberhasilan Murad Ismail yang hanya baru seumur jagung namun cukup membuat langkah politik dengan kemampuan bergaining dengan pemerintah pusat sehingga beberapa program nasional bisa berjalan.
“Coba kita bandingkan kepemimpinan gubernur sebelumnya yang sudah 5 tahun memimpin tapi masih meninggalkan pekerjaan rumah dan itu diselesaikan oleh pak Murad dengan baik, padahal pak Murad baru tiga tahun pimpin Maluku,” ujar Watubun.
Dirinya mencontohkan Kampung Kerukunan yang digagas Assagaff tidak pernah direalisasikan.
Begitu juga dengan gaji guru kontrak SMA dan SMK sederajat dimana di zaman kepemimpinan Assagaff hal itu tidak pernah disinggung sedikitpun untuk dinaikkan, tetapi di masa kepemimpinan Murad Ismail gaji guru kontrak sudah dua kali dinaikan.
Bahkan Fraksi PDI Perjuangan bertekad terus mendorong kenaikan gaji guru kontrak, paling tidak bisa sama dengan Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Saya ingat betul bahwa upaya menaikan upah guru kontrak mesti dilakukan secara bertahap . Karena itu ada beberapa persyaratan untuk mengikuti tes seleksi agar niat untuk mengabdi bagi anak didik di wilayah terpencil bisa dilakukan karena panggilan pengabdian bukan sebagai batu loncatan agar dengan mudah dipindahkan ke kota,” ujar Watubun. (DAS)
Komentar