AMBON, MARINYO.COM- Pekerjaan trotoar yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku melalui pihak ketiga masih terus menuai kritikan dari masyarakat.
Pasalnya, banyak warga yang sudah menjadi korban ketika berjalan diatas trotoar itu.
“Seharusnya jika sudah ada masyarakat yang menjadi korban itu bagian kritik untuk pemerintah agar secepatnya diperbaiki, jangan dibiarkan terus menerus, akhirnya menimbulkan polemik di masyarakat,”ujar Ketua Komisi I DPRD Maluku, Amir Rumra kepada wartawan di Gedung DPRD Maluku, Senin (24/5/2016).
Ia mengungkapkan, sejak awal tidak setuju untuk pembangunan trotoar menggunakan dana pinjaman dari PT SMI Rp700 miliar, dikarenakan pembangunan dari awal perencanaannya yang salah.
“Pembangunan trotoar dengan Tegel sebenarnya tidak efektif. sebenarnya itu wilayah kota Ambon, kita harus jujur belajar dari kota Tual,”ucapnya.
Menurutnya, dari program dengan menelan anggaran miliaran hanya untuk menyusahkan penjalan kaki, lebih baik anggaran tersebut diberikan kepada daerah yang tingkat kemiskinan tertinggi misalnya Kepulaua Aru, KKT, MBD, SBT dan Buru Selatan, yang selama ini juga telah memberikan kontribusi besar bagi daerah.
“Jika berbicara pemulihan ekonomi, apa hubungannya dengan pemulihan ekonomi. Saya secara pribadi meminta dokumen itu, setelah kita melihat program ternyata banyak yang tidak sesuai denngan kebutuhan masyarakat. padahal masih banya aspek lain yang perlu sentuhan misalnya jembatan Dian pulau yang membutuhkan 10 miliar untuk rampung, sampai sekarang masyarakat lewat dengan perahu,”tuturnya.
Ia menilai selama ini, distribusi anggaran hanya fokus pada daerah tertentu, sedangkan daerah yang dimarginalkan tidak pernah diperhatikan.
Untuk itu, dirinya meminta perhatian dari Pemda Maluku untuk daerah yang selama ini belum menerima sentuhan pembangunan yang merata. (***)
Komentar