Ambon, Marinyo.com- Kekuatiran sejumlah pihak terkait keseriusan pemerintah dalam mewujudkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) akhirnya mendapat tanggapan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, Anthon Lailossa.
Menurut Lailossa, Pemerintah Pusat (Pempus) dengan datangnya Menteri Edhy Prabowo sebelum ditangkap KPK, beliau mengatakan tanpa Peraturan Presiden (Pepres) bisa dilaksanakan.
“Jadi beliau datang waktu itu untuk mewujudkan LIN itu sendiri, tanpa terlalu berbicara mengenai regulasi, itu dibuktikan dengan pembahasan di DPR RI mengenai pendanaan Rp1,5 Triliun.
Banyak informasi dari Komisi termasuk Abdulah Tuasikal, dikuatkan Dirjen Bangda yang datang kesini, beliau dilibatkan dalam pembahasan di DPR RI, mengenai dana Rp1,5 Trilun,” jelas Lailossa kepada wartawan, Rabu (16/12/2020) di Kantor Gubernur Maluku.
Bahkan kata Lailossa, Direktur Pelabuhan terakhir datang ke Maluku, sudah menyampaikan bahwa dana itu ada untuk 2021 dan 2022, akan dibangun pelabuhan di Waai.
Menyangkuy infrastruktur pendukung kata dia, yang akan di bangun di Desa Waai dan Tulehu adalah pelabuhan terintegrasi antara pelabuhan perikanan dan pelabuhan kontener internasional.
“Ini nantimya banyak yang terlibat, pelabuhan perikanan yang sudah aktif dengan kita sudah kesekian kali, dengan Kemenko Kemaritiman dan Investasi, kementerian lainnya sudah bersama dengan kita dan mereka akan membangun pada tahun 2021 atau 2022, tergantung lahan yang ada,” jelas dia.
Oleh karena itu, di tahun 2021 mulai diadakan pembebasan lahan untuk pelabuhan perikanan.
Sedangkan pelabuhan kontener nantinya ada terlibat tiga pihak yang sangat besar, yaitu Kementerian Perhubungan, Bappenas, dan Bank Dunia yang sudah bersedia untuk menyediakan kapal roro yang di ambil dari Indonesia timur, seperti di Wamena, Maluku Utara dan lain-lain untuk dibawa ke pelabuhan ini, termasuk pinjaman Bank Dunia untuk membangun pelabuhan pendukung.
“Pinjaman bank dunia dengan Kementerian Perhubungan yang kemudian membangun itu semua, demikian juga dana Rp1,5 Triliun merupakan dana APBN di Kementerian Kelautan dan Perikanan,” tutur dia, sembari menambahkan pinjaman bank dunia harus melalui Bluebook di Bappenas, yaitu buku prioritas pinjaman jangka menengah.
Dan sekarang ini dia sudah masuk di Bappenas.
“Jadi yang mengajukan pinjaman itu adalah Kementerian Perhubungan. Yang membangun nantinya ini kerjasama dengan investor. Jadi jangan berpikir semua ini Pemda yang bangun, peran Pemda hanya penyiapan lahan untuk pelabuhan perikanan, sedangkan kontener kemungkinan investor apakah Pelindo nanti kita lihat kedepan,”tuturnya.
Oleh karena itu, ungkapnya semua perencanaan ini semua mengarah kesana. Sedangkan di Bappeda sinergikan antara Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Biro Pemerintahan untuk melayani kementerian.
Untuk target, kata dia, bisa saja mulai dibangun pertengahan 2021, ataukah 2022 baru dibangun pelabuhan perikanan.
“2022 harus selesai pembangunan pelabuhan perikanan, demikian juga pelabuhan kontener dia bisa berjalan ketika bank dunia mulai memberikan dana,” kata dia lagi.
Yang jelas, menurutnya untuk dana Rp1,5 Triliun hanya 2 tahun yaitu 2021 dan 2022. Artinya sebelum 2023 pelabuhan perikanan sudah harus selesai.
Lebih lanjut dikatakan, selain pelabuhan perikanan dan pelabuhan kontener, ada juga namanya zona industri yang akan menanamkan modal di kawasan itu.
“Ini investasu besar, jangka panjang,” ujar dia. (DAS)
Komentar