AMBON, MARINYO.COM- Ratusan mahasiswa dari kampus-kampus seperti Unpatti, UKIM, IKAN, Darussalam, dan lainnya menduduki kantor DPRD Maluku, Senin (01/9/2025).Mereka memprotes kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR yang saat ini ramai diperbincangkan di masyarakat.
Para mahasiswa meminta agar DPRD Maluku tidak mengikuti kebijakan nasional tersebut dan mendesak PDI Perjuangan Maluku untuk menuntut pencopotan Puan Maharani dari DPR RI.
“Apakah Ketua DPRD sebagai wakil PDI Perjuangan berani menyuarakan ke DPP agar Puan Maharani diberhentikan dari DPR RI?” ujar Fadel Rumakaat, koordinator aksi dari kalangan mahasiswa.
Selain soal kenaikan tunjangan, para pendemo juga mengkritik DPRD Maluku yang dianggap tidak maksimal menjalankan tugasnya, terutama soal berbagai izin tambang bermasalah di daerah seperti Seram Bagian Barat, Gunung Botak, dan Batulicin.
“Ada banyak masalah yang tidak pernah diselesaikan. DPRD diam saat seharusnya memanggil Gubernur dan Kapolda,” tambah Fadel.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun, menyatakan pihaknya telah menerima semua tuntutan dan akan memberikan jawaban dalam waktu dekat.
“Kami sudah menerima semua tuntutan dan akan menindaklanjutinya. Silakan tidak percaya, tapi dalam satu minggu kami akan jawab,” kata Benhur.
Tak lama setelah aksi mahasiswa, Organisasi Kepemudaan (OKP) Cipayung Plus juga melakukan aksi di DPRD Maluku. Mereka menuntut agar konflik di Hunuth dan Hitu segera diselesaikan.
“Kami minta konflik Hunuth-Hitu segera dituntaskan,” tegas perwakilan GMKI Ambon.
Ketua DPRD Maluku menegaskan akan mengawal semua tuntutan pendemo.
“Kami pastikan semua tuntutan akan kami jawab dan kawal,” kata Benhur.
Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, yang turut hadir, menjelaskan pembangunan rumah warga Hunuth yang terbakar akibat konflik akan dimulai hari Rabu mendatang.
“Pembangunan tertunda karena demo hari ini, tapi Rabu sudah mulai dibangun. Kami juga apresiasi kerja Polda yang telah menangkap tersangka,” ujar Bodewin.
Dia menegaskan pihaknya menyerahkan proses hukum pelaku lain kepada aparat kepolisian dan memastikan persoalan di Hunuth-Hitu sudah tertangani dengan baik. (***)
Komentar