AMBON, MARINYO.COM- Program vaksinasi untuk menekan laju penyebaran Covid-19 di Provinsi Maluku, belum mencapai target karena baru mencapai 34 persen lebih.
Padahal, target program vaksinasi 70 persen, medio Desember 2021 mendatang.
Karenanya, Pangdam XVI Pattimura bersama jajarannya melakukan rapat evaluasi vaksinasi Covid-19 dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota di lantai 6 Kantor Gubernur Maluku, Rabu (10/11/2021).
“Sesuai hasil rapat kami dengan Pak Danrem dan Dandim serta Koramil se Maluku, data vaksinasi tidak sesuai dengan data Kementerian Kesehatan,”kata Pangdam XVI Pattimura Mayjen TNI Bambang Ismawan, SE. M.M, saat rapat evaluasi vaksinasi Covid-19 di lantai 6 Kantor Gubernur.
Dia mengaku, program vaksinasi di Maluku, termasuk lamban. Bila dibandingkan dengan provinsi lain, Maluku berada diurutan ketiga.
”Apalagi, dalam waktu dekat saya mendampingi Pak Presiden ketika berkunjung di Provinsi Maluku Utara. Kalau saya ditanyakan tentu saya harus jawab realisasinya sesuai target. Jangan sampai saya jawab tidak sesuai target,” ujar Pangdam.
Untuk itu orang nomor satu di jajaran Kodam XVI/Pattimura ini berharap semua pihak bahu membahu agar program vaksinasi dapat ditingkatkan agar memenuhi target.
“Jadi kita harus lebih peduli lagi. Nah, kalau sekarang kita baru capai 34 persen menuju target 70 persen, berarti kita harus butuh 36 persen lagi,” tandas dia, sembari menambahkan, untuk mencapai target hingga medio Desember 2021 mendatang, setiap hari minimal 14 ribu orang harus divaksin.
Plh Sekda Maluku, Sadali Ie mengapresiasi rapat evaluasi vaksinasi Covid-19 yang digagas Pangdam XVI Pattimura.
“Memang tanggungjawab vaksinasi ada di kabupaten dan kota. Kita hanya koordinator. Mestinya semua kabupaten dan kota mencontohi vaksinasi yang dilakukan Kota Ambon. Jadi kami apresiasi pertemuan hari ini,”kata Sekda.
Dia mengakui, ada perbedaan data vaksinasi pusat dan daerah. “Ada perbedaan data. Pusat pakai data Pusat pakai data secara elektronik. Jadi memang data pusat kita tinggi. Intinya, bagaimana kabupaten dan kota ada ketersediaan vaksin,” jelas dia.
Apalagi, ingat dia, 4 Oktober 2021 lalu, Gubernur Maluku, telah menyurati bupati dan Walikota agar percepat vaksinasi.”Dalam surat itu bupati dan Walikota diminta lakukan evaluasi dan sosialisasi penting dilakukan vaksin. Vaksinasi dilakukan tepat sasaran, strategis vaksinasi, dengan maksimalkan sumber daya yang dimiliki dengan melibatkan TNI dan Polri. Jadi memang semangatnya vaksinasi di kabupaten dan kota harus dipercepat,”paparnya.
Danrem 151/Binaiya, Brigjen TNI Arnold Ritiauw menegaskan, rapat digelar karena ada perbedaan data antara pusat dan daerah.
”Nah, jika yang rapat untuk meluruskan data-data ini. Sehingga apakah data Kementerian Kesehatan atau pakai data kita,”kata Ritiauw, kepada wartawan usai memimpin rapat evaluasi vaksinasi Covid-19.
Wakil Ketua Satgas Covid-19 Provinsi Maluki ini berharap, kerja keras semua pihak dalam melakukan vaksinasi.
Apalagi kata dia, untuk vaksinasi pertama Maluku nomor urut 3 secara nasional dari bawah. Begitu juga vaksin kedua kita nomor dua juga dari bawah.
“Jadi jangan sampai kita dianggap tidak bekerja. Padahal, kita kerja keras dilapangan hanya gara-gara tidak sinkronnya data dilapangan,” ujar dia, sembari menambahkan setelah dicek dan dibandingkan ada selisih data yang cukup besar. Olehnya itu hal ini perlu diluruskan. (DAS)
Komentar