AMBON, MARINYO.COM- DPW Partai Keadilan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku, Rabu (25/8/2021) menggelar Roadshow Politik Kesejahteraan dengan menghadirkan Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Ami.
Kegiatan yang dipandu oleh moderator Marthen Maispatella yang merupakan salah satu staf pengajar di Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) ini mengsung tema ‘Gus Muhaimin Mendengar Masyarakat Maluku’ ini berlangsung secara virtual dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat, di SwisBell Hotel.
Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan politik kesejahteraan ini menjadi salah satu isu, karena dilatarbelakangi oleh berbagai keadaan. Dimana, salah satunya usia reformasi Indonesia lebih dari 25 tahun.
Itu artinya harus ada upaya untuk terus berbenah demi menyempurnakan berbagai kekurangan dari strategi pembangunan yang telah dilaksanakan.
“Banyak kemajuan politik, sehingga anggaran kita berubah dan berbeda selama 25 tahun dan itu merubah cara kerja kita, cara pendekatan demokratis kita, pembangunannya tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah sendiri karenanya harus melibatkan seluruh kekuatan, karena pemerintah memiliki keterbatasan,” ujar dia.
Karena itu kegiatan hari ini dirinya (Gus Ami-red) ingin mendengar berbagai masukan dari masyarakat Maluku terkait dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat Maluku.
Pendeta Rudi Rahabeat mewakili Sinode GPM pada kesempatan itu mengatakan kesejahteraan rakyat adalah niat agama-agama untuk mewujudkan itu.
Apapun agamanya baik Islam, Kristen Protestan, Khatolik, Budha, Hindu maupun denominasi lainnya tentunya mengajarkan bagaimana upaya mensejahterakan masyarakatnya.
“Tapi saya ingin sampaikan bahwa sebagimana pergumulan gereja-gereja di Maluku dengan konteks masyarakat kepulauan maka dibutuhkan kebijakan negara yang berpihak pada konteks masyarakat di pulau-pulau itu sendiri,” ujar Pendeta Rahabeat.
Karena itu gerakan atau upaya-upaya politik yang dilakukan dalam rangka kesejahteraan masyarakat, menjembatani disparitas sosial di pulau-pulau itu salah satunya adalah regulasi negara dalam bentuk undang-undang, antara lain UU Daerah Kepulauan.
“Ini saya sampaikan suara hati dari masyarakat di pulau-pulau agar bagaimana negara melalui Gus Muhaimin dan juga pemerintah mengambil kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang ada di pulau-pulau,” ujar dia.
Pada kesempatan yang sala salah satu perwakilan mahasiswa UKIM juga meminta adanya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Dirinya menilai pengelolaan dana PEN yang dikucurkan pemerintah tidak berpihak pada kemasalahatan masyarakat. Karena anggaran tersebut lebih banyak untuk pembangunan infrastruktur
Anggota DPRD Maluku, Mumin Refra juga terus mendorong Pempus untuk mensahkan regulasi UU Daerah Kepulauan.
Dikatakan, dengan adanya regulasi Daerah Kepulauan ini maka merupakan salah satu cara untuk membawa Maluku keluar dari kemiskinan.
“Saya kira ini cara untuk mengatasi kemiskinan menyeluruh di 11 kabupaten/kota di Maluku,” ujar Refra.
Menutup berbagai ‘curhat’ yang disampaikan oleh beberapa komponen masyarakat, Gus Ami mengatakan sudah saatnya merubah cara kerja apakah itu pemerintah pusat maupun daerah yang harus dirubah.
Gus Ami bahkan mengajak berbagai komponen apakah itu tokoh agama, akademisi, mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya untuk menyusun langkah-langkah strategi, sehingha bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat. (DAS)
Komentar