oleh

Perda Pemberantasan Narkoba Akan Jadi Perda Inisiatif DPRD Maluku

-Parlemen-425 views

AMBON, MARINYO.COM – Saat ini Maluku berada di titik kristis penyalahgunaan narkoba yang menyentuh seluruh lini elemen masyarakat.

Menyikapi hal tersebut, DPRD Provinsi Maluku merencanakan untuk mengusulkan Peraturan Daerah (Perda) pemberantasan narkoba sebagai usul inisiatif.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury diruang kerjanya, Senin (19/4/2021), usai audens bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku, Brigjen Pol MZ Muttaqien, dan Lembaga Anti Narkotika (LAN).

Dikatakan, dalam tahun ini DRPD sudah menetapkan program legislasi daerah (Prolegda), dan hal ini bisa diusulkan menjadi usulan tambahan untuk menjadi payung hukum tindakan peredaran narkiba

“Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama kita bisa mengusulkan sebagai usulan inisiatif tambahan di tahun 2021,”ungkapnya.

Langkah ini, menurutnya akan dikakukan setelah selesai verifikasi surat masuk di kabupaten/kota, untuk dibicarakan di tingkat Pansus, guna menjawab harapan dari masyarakat.

“Peredaran narkoba sudah sangat mengkhawatirkan, karena itu diperlukan perangkat hukum yang jelas dengan adanya Perda. Untuk itu, Perda dimaksud sangat baik, untuk melindungi generasi muda Maluku di masa yang akan datang,”tuturnya.

Sementara itu, Kepala BNNP Maluku, Brigjen Pol MZ Muttaqien, mengutarakan sesuai instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2018, dan Nomor 2 tahun 2020 diperintahkan seluruh kementerian dan lembaga, kepala daerah, BUMN, dan stakeholder lainnya untuk membentuk rencana aksi terpadu pencegahan dan pemberantasan narkoba.

Di dalam tim terpadu ini, jelasnya salah satu parameter selain sosialisasi, cek urine, yaitu terbentuknya tim terpadu internal DPRD, Pemprov dan Pemkab/Pemkot.

“Setelah semua terbentuk baru dilaksanakan cek urine untuk melihat sejauh mana merah putih ASN dilingkup pemprov, pemab, pemkot,” ucapnya.

Hal lainnya, kata Muttaqien membentuk instrumental salah satunya perda atau pergub, begitu juga perwali, dan perbup.

Menurutnya, hal ini merupakan paramater, sehingga BNN mewakili negara yang menjadi liding sektor untuk melihat bagaimana empati pemerintah daerah, respek terhadap instruksi Presiden.

Olehnya itu, dirinya berharap kepala daerah dapat menindaklanjuti instruksi dimaksud untuk membentuk Tim terpadu penceghan dan pemberantasan narkoba. (DAS)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed