Ambon, Marinyo.com- Guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Ambon, Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon diminta untuk dapat menguraikan aktivitas di Pasar Mardika ke beberapa titik, sehingga tidak terjadi kerumunan yang berlebihan.
Pasalnya, pasar merupakan salah satu area publik yang rentan sekali terhadap penyebaran corona virus.
“Jangan cuma sekedar wacana-wacana. Menyelesaikan masalah ini bukan sekedar wacana. Coba anda bayangkan ketika diumumkan tiga orang di Pasar Mardika yang terkonfirmasi ini kebodohan.
Mengapa sampai saya katakan ini kebodohan sebab kalau diumumkan begitu orang tidak lagi datang ke pasar lalu mereka yang di pasar itu makan apa? Urai pasar itu menjadi beberapa titik.
Begitu juga dengan pemberlakuan PKM, dimana aktivitas belanja di pasar di persingkat, ini juga masalah. Padahal kalau jam di perpanjang maka orang tidak terburu-buru dan tidak terjadi penumpukkan,” tandas Ketua Sinode GPM, Pendeta A.J.S Werinussa kepada wartawan usai menghadiri rapat tokoh agama dengan GTPP Covid-19 Provinsi Maluku, Sabtu (13/6/2020) di Kantor Gubernur Maluku.
Kata Werinussa, hal ini sudah disampaikan kepada Gustu Provinsi agar mereka bisa menyampaikan ke Pemkot Ambon bahwa pasar itu arena publik yang menciptakan kerumunan dan tertularnya dari sana, maka harus dibuat beberapa titik aktivitas pasar.
Dirinya mencontohkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah (Jateng).
“Konsepnya harus sama dengan yang sudah di Salatiga itu. Ya, karena tugas kita adalah mengurai kerumunan sehingga aktivitas virus ini tidak menyebar,” tandas dia.
Kendati begitu keras mengkritisi pemerintah, Werinussa tetap menghimbau umat untuk tetap berdoa bagi pemerintah agar tetap diberikan kesanggupan untuk melaksanakan tugas.
“Sebagai tokoh agama kita berdoa agar kita selalu optimis dalam menghadapi setuasi ini jangan putus asa. Kita berdoa semoga pemerintah sanggup melaksanakan tugas,” tandas Werinussa.
Werinussa juga mengusulkan agar kendali gugus hanya dipusatkan satu saja, sehingga perintahnya jelas.
“Tadi saya usulkan juga untuk Forkompimda sebaiknya satu saja gugus tugas agar perintahnya jelas. Kalau tidak bisa tentara dan polisi saja yang ambil alih.
Buktinya kita sudah bekerja maksimal, tetapi angkanya terus naik itu berarti mereka tidak bekerja dan tidak serius,” ujar dia. (Mry-01)
Komentar