Ambon, Marinyo.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yanah akan berlangsung di empat kabupaten di Maluku pada 9 Desember 2020 nanti harus menjadi gelombang mobilisasi masyarakat untuk menjadi agen perlawanan terhadap penyebaran Covid-19 dan bukan media penularan.
“Pilkada bukan menjadi media penularan, tetapi justru menjadi gelombang untuk memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawanan Covid -19,” kata Mendagri saat menghadiri silahturahmi bersama Menko Polhukam, Wakil Ketua DPD RI, Kasum TNI dan Wakapolri dengan Akademisi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Organisasi Masyarakat di Provinsi Maluku, di SwissBell Hotel, Kamis malam (23/7/2020).
Silahturahmi yang mengusung tema ‘Pilkada Serentak 2020, Disiplin masyarakat Taat Protokol Kesehatan Covid-19, dan Perkembangan Situasi Politik Terkini’ juga diisi dengan dialog yang dipandu Stafsus Menko Polhukam Imam Marsudi.
Mantan Kapolri ini juga mengingatkan seluruh kepala daerah untuk serius melaksanakan penanganan Covid-19.
“Bila daerahnya, masuk zona merah harusnya dipertanyakan, apalagi saat Pilkada pemimpinya maju lagi sebagai kontestan pemilu.
Ini yang perlu menjadi catatan karena pemimpin yang kuat ditemukan saat krisis. Semua kepala daerah harus bergerak serius, daerah merah maka dibully,” tegas Mendagri.
Pada kesempatan itu Mendagri juga meminta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda harus naikkan isu ini agar kontestasi ini menjadi kontestasi penanganan Covid-19.
Dijelaskan, untuk menentukan Pilkada Serentak digelar pada 9 Desember 2020, telah dilakukan dialog dengan lembaga terkait dan berbagai kajian termasuk menyimak perkembangan dunia terkait pandemi ini.
Sebelumnya, KPU menawarkan tiga opsi yaitu digelar pada 9 Desember 2020, 17 Maret 2021, dan 29 September 2021.
Dituturkan pula, setelah diamati ada puluhan negara yang menunda pemilihan dan juga puluhan lainnya yang tetap melaksanakan, maka Indonesia memilih opsi hanya menunda bulan pelaksanakan Pilkada yang sebelumnya September menjadi Desember 2020.
“Ada dua negara yang menunda pelaksanaan pada Mei 2021, yaitu Inggris dan Paraguay. Sehingga kita ambil opsi tunda tapi tunda, bulan” tegas Mendagri.
Saat pandemi ini, lanjutnya, bila diamati kegiatan Pilkada di negara-negara lain, malah cenderung tingkat partisipan warganya tinggi.
Hal ini tentu, menandakan Pilkada sangat penting untuk memilih pimpinan yang akan memgurusi kepentingan hajat hidup orang banyak.
Selain Mendagri Muhammad Tito Karnavian, rombongan Kunker Menko Polhukam Mahfud MD ini juga didampingi Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Kasum TNI Letjen TNI Joni Supriyanto dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.(Mry-01)
Komentar