Ambon, Marinyo.com- Kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo guna mengurangi dampak ekonomi dari wabah virus corona, dengan cara menggratiskan pembayaran tagihan listrik bagi masyarakat kategori rumah tangga miskin.
Ternyata tidak semuanya tersentuh dengan baik. Pasalnya, masih saja ada masyarakat miskin yang dibebani dengan biaya tagihan listrik. Kendati mereka itu pelanggan berdaya listrik 450 VA maupun pelanggan daya 900 VA.
Hal ini terungakap saat Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Maluku dibawah pimpinan Azis Sangkala berkunjung ke Desa Tial, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng), Kamis (25/6/2020) ditemukan ada keluhan pelanggan listrik 450 VA yang masih membayar tagihan bulanan.
“Dalam kunjungan ini kita juga berkesempatan melihat penerima manfaat subsidi listrik gratis dan faktanya masih ada masyarakat pengguna listrik 450 VA yang mungkin tidak terdata dalam data base Kementrian Sosial (Kemensos) sebagai masyarakat miskin sehingga menyebabkan mereka tidak masuk dalam kategori gratis,” tandas Ketua Tim II, Azis Sangkala kepada wartawan di Desa Tial.
Atas kasus ini, DPRD Maluku mengingatkan apparatur pemerintah mulai dari desa sampai di Dinas Sosial (Dinsos) agar masyarakat miskin yang perlu mendapatkan subsidi listrik ini dapat dimasukan dalam data base Kemensos sehingga ketika PLN akan melakukan programnya maka data diinput dari sana mereka bisa menerima ini.
“Saya lihat PLN cukup koorperatif untuk membuka ruang mereka bisa diakomodir, tentu harus diusulkan secara berjenjang.
Saya berharap pemerintah daerah menggunakan semua perangkat di tingkat desa sampai kecamatan agar didata lagi. Jangan sampai ada komplain di masyarakat,” ujar Azis.
Apalagi kata Azis, subsidi gratis ini diperpanjang hingga September. Sayang sekali jika sampai September ada masyarakat miskin tidak mendapatkan ini.
Sementara itu, Senior Manager Noaga dan Pelayanan PT PLN Unit Wilayah Maluku-Malut, Amos Passali, menegaskan terkait dengan masih adanya warga miskin yang belum tersentuh program listrik gratis PLN akan menyesuaikan dengan data revisi dari Kemensos RI.
“Dari sisi PLN mendapat data dari dari Kemensos. Jadi datanya harus benar dari desa, ke kecamatan, dan ke kabupaten dan dimasukkan ke sistem Dinsos otomatis nanti masuk ke data PLN untuk digratiskan.
Sepanjang mereka memasukkan data ke Dinsos itu akan kita proses karena kami tidak bisa menerima data langsung dari masyarakat,” jelas Passali. (Mry-01)
Komentar