AMBON, MARINYO.COM- Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan Komisi Pemiluhan Umum Daerah (KPUD) Maluku beberapa waktu lalu terkait kesiapan Provinsi Maluku dalam menyambut perhelatan politik Pemihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota yang akan di helat pada 27 November 2024 mendatang, maka Komisi I dalam agenda pengawasan Tahap Dua Tahun 2024 ini menyambangi KPUD Kabupan Seram Bagian Barat (SBB), pada Jumat (10/5/2024).
Komisi I yang dipimpin oleh Wakil Ketua Jantje Wenno didampingi oleh Sekretaris Komisi, Misel Tasanae, Alimudin Kolatlenan dan Tina Tetelepta. Mereka diterima oleh Ketua KPUD SBB dan komisioner KPUD SBB.
Wakil Ketua Komisi I, Jantje Wenno mengatakan, dalam pertemuan dengan KPU Provinsi ditemukan bahwa ada problem yang harus dilihat yakni anggaran. Dan untuk Kabupaten SBB naskah hibah daerah untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati sudah 40 persen.
“Sesungguhnya naskah hibah untuk KPU SBB sudah 40 persen. Ini sudah sesuai dengan ketentuan tetapi juga sesuai dengan perintah pemerintah pusat lewat menteri dalam negeri,” ujar Wenno saat pertemuan.
Dikatakan, DPRD Maluku lewat Komisi I dalam rangka ke Jakarta, akan melaporkan kepada Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) soal kondisi Maluku, khususnya dalam rangka kesiapan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah.
“Kita tahu bersama untuk Pilkada seluruh beban dari APBD, sementara hibah kabupaten dan kota termasuk provinsi mengkuatirkan. Kami berkoordinasi dengan Kesbangpol untuk menanyakan ternyata semuanya memberikan jawaban sementara diupayakan,” jelas Wenno.
Masih kata bakal calon Walikota Ambon ini, dana Pilkada ini bukanlah dana yang kecil, apalagi APBD kita juga seret. Karena itu, hal ini harus menjadi perhatian komisi.
Masih kata Wenno, berdasarkan laporan Ketua KPU Provinsi Maluku, semestinya 100 persen dana hibah daerah untuk Pilkada, 5 bulan sebelum hari-H sudah harus 100 persen.
Sementara itu Ketua KPUD SBB, Syarief Hehanussa mengatakan, dana hibah yang diusulkan dan disepakati sebesar Rp27 miliar lebih. Dan sesuai kesepakatan bersama 40 : 60 dana hibah Pilkada itu dimulai tahun 2023 sebesar 40 persen, dan 2024 sebesar 60 persen.
Dikatakan, untuk KPUD SBB, pihaknya sudah mendapatkan dana hibah 40 persen dengan kisaran anggaran Rp11 miliar dari 27 miliar lebih yang diusulkan.
“Kami sempat melakukan silahturahmi dengan pemerintah kabupaten pada tanggal 23 April kemarin, alhamdulilah ada respon baik dari DPRD kabupaten akhirnya kami melakukan RDP bersama dengan Kesbangpol, Keuangan dan KPUD. Maka untuk dana hibah 2024 ini, KPU diminta untuk mengusulkan setelah dan itu sudah kita sudah lakukan,” ujar Hehanussa.
Masih kata dia, sementara ini pihaknya sudah melakukan beberapa tahapan Pilkada dan itu dimulai dengan tes tertulis dengan menggunakan CAT bagi badan Ad Hock dan hasilnya sudah diumumkan.
Selain itu, ada perpanjangan badan ad hock terkait dengan PPS dan semua itu membutuhkan anggaran.
Diakuinya, bahwa sampai saat ini belum ada arahan dari KPU RI untuk menggunakan dana hibah. (DAS)
Komentar