AMBON, MARINYO.COM- Komisi I DPRD Provinsi Maluku mendesak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Maluku segera melakukan pembenahan fasilitas dapur dan mengevaluasi penyedia makanan dalam kegiatan pelatihan, menyusul persoalan kesehatan yang dialami peserta Latsar CPNS.
Desakan tersebut menjadi salah satu rekomendasi Komisi I dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala BPSDM Provinsi Maluku yang berlangsung di ruang Komisi I DPRD Maluku, Kamis (17/9/2026).
Ketua Komisi I DPRD Maluku, Solichin Buton, mengatakan kondisi fisik bangunan, khususnya fasilitas kantin atau dapur yang digunakan untuk produksi makanan, menjadi perhatian serius komisi.
“Komisi I mendorong dan memperjuangkan agar dilakukan perbaikan terhadap kantor, khususnya kantin atau dapur yang saat ini rusak,” kata Solichin dalam RDP tersebut.
Selain pembenahan sarana, Komisi I juga meminta dilakukan evaluasi terhadap vendor atau penyedia makanan yang terlibat dalam kegiatan pelatihan di BPSDM.
Menurut Solichin, evaluasi diperlukan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta higienitas.
Rekomendasi tersebut juga mengacu pada hasil pemeriksaan dan rekomendasi Dinas Kesehatan Kota Ambon yang meminta agar dapur dan aktivitas produksi makanan dihentikan sementara sampai dilakukan perbaikan sarana sanitasi dan pemenuhan standar personal hygiene.
“Dapur dan kegiatan produksi makanan perlu ditutup sementara sampai selesai dilakukan perbaikan sarana sanitasi dan personal hygiene,” ujarnya.
Tak hanya soal fasilitas dan makanan, Komisi I juga mendesak BPSDM melakukan penataan ulang jadwal pembelajaran dan pelatihan, terutama bagi peserta yang datang dari luar daerah.
Solichin menilai perjalanan peserta dari kabupaten/kota maupun daerah lain membutuhkan waktu dan kondisi fisik yang harus diperhitungkan sebelum mengikuti rangkaian pelatihan.
“Kalau peserta datang dari daerah yang jauh, jangan sampai mereka tiba kemudian langsung mengikuti kegiatan. Harus ada waktu istirahat yang diperhitungkan,” katanya.
Menurut dia, faktor kelelahan akibat perjalanan perlu menjadi bagian dari perencanaan pelatihan agar peserta dapat mengikuti kegiatan dalam kondisi yang lebih baik.
Komisi I Minta Dilibatkan dalam Pengawasan
Komisi I juga meminta BPSDM melibatkan DPRD, khususnya Komisi I, dalam kegiatan pelatihan yang digelar ke depan.
Solichin menegaskan, keterlibatan DPRD bukan untuk mencampuri urusan teknis kontrak maupun besaran anggaran vendor, melainkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan.
“Kita tidak mencampuri berapa menunya, berapa kontraknya. Tetapi kita wajib hadir untuk menyaksikan dan memastikan apa yang diberikan kepada peserta,” ujarnya.
Ia berharap pada pelaksanaan kegiatan berikutnya, BPSDM dapat mengundang Komisi I untuk melihat langsung proses pelatihan, termasuk pelayanan konsumsi bagi peserta.
“Kita berharap kegiatan berikutnya Komisi I bisa diundang, paling tidak pimpinan komisi atau seluruh anggota bisa hadir. Ini bagian dari upaya kita membantu melakukan pengawasan,” katanya.
Solichin menambahkan, Komisi I akan terus mengawal pembenahan BPSDM dan mendorong agar peningkatan fasilitas dapat diperjuangkan dalam pembahasan anggaran tahun 2027.pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Maluku Hadi Sulaiman mengatakan pihaknya masih menunggu hasil resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku terkait penyebab kejadian yang dialami peserta.
Hadi menjelaskan, terdapat kejadian pada 27 Agustus 2026 dan kejadian lainnya pada September. Namun, pihaknya belum dapat memastikan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh makanan yang disediakan BPSDM.
“Kami masih menunggu surat resmi dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Mereka sudah memberikan gambaran umum, tetapi surat resminya belum sampai kepada kami,” ujar Hadi.
Ia mengatakan, aspek kondisi dapur memang menjadi perhatian karena fasilitas yang digunakan saat ini masih bersifat sementara.
Menurut Hadi, pihaknya telah mengusulkan perbaikan dan renovasi fasilitas dapur BPSDM.
“Memang kondisi dapurnya darurat. Dari aspek kesehatan lingkungan, penilaiannya seperti itu. Tetapi untuk memastikan apakah itu keracunan karena faktor makanan, kami masih menunggu hasil dari Dinas Kesehatan Provinsi Maluku,” jelasnya.
Hadi juga menjelaskan mekanisme penyediaan makanan bagi peserta Latsar, berdasarkan pemantauan internal, makanan tidak dimasak sejak malam hari untuk kemudian disajikan keesokan harinya. Proses memasak dilakukan beberapa jam sebelum waktu makan.
“Mereka memasak sekitar dua jam sebelum makan, atau paling lambat tiga jam sebelum makan. Kondisinya masih panas atau hangat ketika disajikan,” katanya.
Ia mencontohkan, untuk makan pagi, proses persiapan makanan dilakukan sejak pagi. Sementara untuk makan siang, persiapan seperti memotong sayuran dan bahan makanan dilakukan menjelang waktu makan.
Hadi menyebut BPSDM juga telah mengatur waktu makan peserta melalui jadwal kegiatan yang terintegrasi dengan proses pembelajaran.
Evaluasi Vendor Menunggu Proses Pemeriksaan
Terkait vendor penyedia makanan, Hadi mengatakan evaluasi terhadap kelayakan penyedia jasa akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Ia menyebut persoalan persyaratan dan kelayakan vendor juga berkaitan dengan proses pengadaan yang menjadi kewenangan pihak terkait.
“Untuk kelayakan vendor dan sebagainya, nanti ada prosesnya. Apakah memenuhi syarat atau tidak dalam pelaksanaan makan dan minum, itu akan dilihat sesuai ketentuan,” ujarnya.(***)
Komentar