AMBON, MARINYO.COM- Sejumlah petinggi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Maluku telah diperiksa Dewan Pimpinan Pusat (DPP), termasuk Ketua, Murad Ismail, menanggapi kekrisuhan atas laporan kader dan fungsionaris partai.
“Saya, pak Murad, Edwin Huwae, ibu Nancy Purmiasa termasuk pelapor sudah diperiksa, yang belum hanya Mercy Barends karena masih diluar negeri,”ungkap Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Benhur Watubun kepada wartawan, Selasa (16/11/2021).
Sebagai tindaklanjutnya, kata Benhur, DPP telah mengeluarkan surat Nomor 2501 tanggal 15 November berupa instruksi kepada DPD, DPC, fraksi dan seluruh kader, agar tidak boleh menyampaikan hal-hal yang sifatnya internal kepada publik, yang kemudian menyurut perhatian orang lain, seolah-olah partai terjadi sesuatu.
Untuk itu, persoalan apapun yang terjadi harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
“Karena itu, secara internal menjaga martabat partai ini sehingga kami dilarang untuk menyampaikan informasi apapun ke publik terkait masalah internal, guna menjaga solidaritas, kekompakan, marwah partai,”ucapnya.
Jika instruksi ini tidak diindahkan petugas atau kader partai, tegas Benhur, DPP akan memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan.
“Sebagai Wakil Ketua DPD sekaligus Ketua Fraksi, dirinya meneruskan instruksi DPP untuk disampaikan kepada publik, termasuk kader-kader berkoar-koar di media untuk menarik dan menahan diri, sambil menunggu keputusan DPP,” tuturnya.
Menurut Benhur, bahwa ada ketidakpuasan atau kepuasan, setuju atau tidak setuju wajar dalam demokrasi. Tetapi berpartai pasti diatur oleh aturan, sehingga dalam bersikap tidak boleh keluar dari rel partai, karena aturan tertinggi adalah aturan yang dikeluarkan DPP.
“Kita tidak bisa menerka apapun keputusannya, yang ada ialah kita harus bersabar dan menunggu apa sikap akhir DPP terhadap proses yang terjadi di internal partai,”pintanya. (DAS)
Komentar