AMBON, MARINYO.COM- Akibat statmen yang dikeluarkan oleh salah satu anggota DPRD Maluku dari Fraksi PDI Perjuangan, Edwin Adrian Huwae yang menduga ada ‘perselingkuhan’ yang terbangun antara DPRD dengan eksekutif terkait pembahasan kilat KUA-PPAS APBD perubahan Maluku Tahun 2021, berbuntut pada fraksi berlambang banteng kekar moncong putih ini dikecam habis-habisan oleh sejumlah fraksi di DPRD Maluku.
Kecaman ini tentunya membuat Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Murad Ismail yang juga adalah Gubernur Maluku maupun Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Maluku, Benhur George Watubun harus angkat bicara untuk menyampaikan permohonan maaf kepada publik lewat para wakilnya yang ada di DPRD Maluku.
Dalam rapat paripurna DPRD Maluku, yang diikuti secara virtual, Rabu (29/9/2021), Gubernur Maluku yang juga Ketua DPD PDI-P Provinsi Maluku, Murad Ismail mengaku sedih dengan pernyataan yang disampaikan oleh kader PDI Perjuangan yang ada di DPRD Maluku.
“Saya sangat sedih atas pernyataan-pernyataan yang dilakukan oleh anggota DPRD dari PDI Perjuangan. Saya atas nama gubernur dan Ketua DPD PDI Perjuangan sangat menghargai dan memaklumi psikologi dari seluruh anggota yang selama ini bersinergi dengan pemerintah daerah,” tandas Murad.
Terkait dengan kekecewaan yang disampaikan fraksi-fraksi, Murad pastikan akan ditindaklanjuti oleh DPD PDI Perjuangan.
“Yang pertama kita akan minta pernyataan yang bersangkutan.
Kedua saya minta BK DPRD Maluku untuk mengaudit yang bersangkutan terkait kehadirannya dalam rapat-rapat internal dan berapa kali saja yang bersangkutan mengikuti rapat-rapat paripurna,” tandas Murad.
Hal ini dimaksudkan agar partai bisa mengambil langkah-langkah. Olehnya itu, selaku ketua partai dirinya akan menunggu keputusan dari BK, agar partai bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya.
Murad juga pastikan dalam waktu dekat DPD PDI-P akan melakukan rapat internal untuk membicarakan maslaah ini.
“Saya sangat menghargai semua pendapat dari anggota DPRD. Kemarin saya memberikan apresiasi karena secara maraton dua hari berturut-turut dewan bekerja keras untuk menyelesaikan pembahasan KUA PPAS ini. Saya paling mengerti phisikologi dari anggota DPRD sehingga melahirkan dan memutuskan dan hari ini selesai semua APBD perubahan untuk itu saya selaku gubernur dan Ketua DPD PDI-P memohon maaf yang sedalam-dalamnya bagi seluruh anggota DPRD Maluku,” ujar Murad.
Sementara itu Ketua Fraksi PDIP, Benhur George Watubun menyampaikan permohonan maaf terhadap apa yang sudah disampaikan Huwae.
Kendati begitu dirinya menegaskan apa yang disampaikan Huwae bukanlah pernyataan fraksi melainkan itu pernyataan pribadi.
”Kami memohon maaf atas pernyataan yang disampaikan salah satu anggota Fraksi PDIP yang telah menimbulkan kegaduhan politik dan bahkan bisa menyebabkan tragedi komunikasi bagi seluruh anggota dewan. Kami ingin tegaskan bahwa pernyataan yang dikeluarkan itu pernyataan pribadi. Oleh karena itu jika ada akses politik individual dengan tujuan terselubung, biarlah publik di yang menilai terhadap setiap pernyataan anggota dewan,” ujar dia.
Watubun bahkan mendesak pimpinan dewan untuk menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan fraksi-fraksi dalam interupsi mereka.
“Setiap anggota dewan memiliki hak dan kewajiban yang harus seimbang. Kalau sudah mendapat hak, kewajiban harus menghadiri rapat-rapat. Saya minta pimpinan apa yang disampaikan seluruh fraksi disikapi. Ini kewajiban konstitusional lakukan pembicaraan internal termasuk lintas fraksi. Saya bertanggungjawab terhadap KUA dan PPAS. Kami lakukan sampai saat ini dimana persetujuan nota kesepahaman sesuai aturan main,” tegas dia. (DAS)
Komentar