AMBON, MARINYO.COM- Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Mumin Refra, mendesak percepatan penanganan infrastruktur sungai dan jalan di sejumlah wilayah rawan di Provinsi Maluku, khususnya di Pulau Seram.
Desakan ini disampaikan Refra usai rapat kerja bersama Dinas PUPR Provinsi Maluku, Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), dan BPBD Maluku yang digelar di ruang Komisi III, DPRD Maluku, Rabu (6/8/2025).
Dalam rapat tersebut, Refra menyoroti kondisi sejumlah titik rawan bencana seperti sungai Wayari, jembatan Kawanua di Seram Bagian Selatan, serta aliran sungai di Tamilouw dan beberapa lokasi di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB).
“Kita butuh penanganan yang cepat dan terkoordinasi. Pihak balai maupun Dinas PUPR harus segera mengidentifikasi akar masalah secara menyeluruh agar dalam proses penanganannya nanti tidak menimbulkan persoalan baru,” tegas Refra.
Selain sungai, kerusakan pada beberapa ruas jalan utama juga menjadi perhatian, seperti jalan di Tepa (Kabupaten Maluku Barat Daya), wilayah Maluku Tengah, dan jalan Nusaniwe di Kota Ambon yang dinilai membahayakan keselamatan warga.
Ia juga menyinggung dampak langsung perubahan iklim terhadap masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, dan mengimbau agar pemerintah hadir lebih proaktif, bukan hanya reaktif saat terjadi bencana.
“Tanggung jawab penanganan sudah jelas. BWS menangani wilayah Pulau Seram dan Kota Ambon, sementara Dinas PUPR Provinsi Maluku fokus pada wilayah Kepulauan Aru dan Kei,” jelasnya.
Sebagai langkah lanjutan, Komisi III akan mengusulkan kunjungan lapangan ke sejumlah titik rawan bencana untuk memastikan kondisi faktual serta efektivitas penanganan oleh instansi teknis.
“Kita tidak ingin hanya dapat laporan di atas kertas atau dari media sosial. DPRD harus hadir langsung dan memastikan bahwa negara hadir di tengah persoalan rakyat dengan solusi nyata,” pungkas Refra. (***)
Komentar