AMBON, MARINYO.COM – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, menyoroti sejumlah persoalan krusial di sektor pendidikan, mulai dari lemahnya moral kepala sekolah, ketidakhadiran pimpinan sekolah di lokasi tugas, hingga ketimpangan penempatan guru di berbagai wilayah Maluku.
Sorotan tersebut disampaikan Anos dalam rapat dengar pendapat bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Maluku, yang digelar di ruang Komisi I DPRD Maluku, Selasa (13/1/2026).
Meski urusan pendidikan berada di bawah kewenangan Komisi IV, Anos menegaskan Komisi I tetap memberikan perhatian karena pendidikan menyangkut masa depan generasi Maluku.
“Kami menemukan kepala sekolah yang malas dan memiliki persoalan moral. Bahkan sudah ada keluhan dari masyarakat,” ujar Anos dalam rapat tersebut.
Ia mencontohkan SMA Negeri 1 Maluku Barat Daya yang, berdasarkan laporan masyarakat, kepala sekolahnya dinilai memiliki persoalan moral. Anos mempertanyakan alasan dipertahankannya pimpinan sekolah dengan kondisi demikian.
“Kalau moralnya seperti itu, lalu apa kelebihannya sampai harus dipertahankan?” tegasnya.
Selain itu, Anos juga menyoroti kondisi SMK di Luang Timur, di mana kepala sekolah dilaporkan jarang berada di lokasi tugas. Meski telah ada pengaduan dari masyarakat, Dinas Pendidikan dinilai belum memberikan respons yang memadai.
“Kalau kepala sekolah jarang ada di sekolah, mau jadi apa sekolah itu?” katanya.
Tak hanya kepala sekolah, Anos juga mengkritisi perilaku sejumlah guru yang dinilai bebas keluar masuk daerah tanpa memperhatikan tanggung jawab pendidikan. Ia meminta Dinas Pendidikan memberikan perhatian serius terhadap kedisiplinan dan tanggung jawab tenaga pendidik.
Dalam rapat tersebut, Anos turut mengungkap persoalan tenaga honorer. Ia menyebut adanya honorer di salah satu SMA di Kecamatan Suli yang telah mengabdi lebih dari lima tahun, namun hingga kini belum dapat diakomodasi dalam skema PPPK tahap ketiga karena kendala regulasi, meski seluruh dokumen telah lengkap.
“Padahal semua dokumen mereka lengkap,” ungkapnya.
Anos juga menegaskan agar ASN maupun tenaga pendidik yang menolak penempatan tugas ditindak tegas sesuai dokumen pernyataan yang telah ditandatangani.
“Kalau ditugaskan ke mana, ya pergi dulu. Jangan semua mau di tempat nyaman. Kalau begitu, kapan daerah-daerah seperti Wetar, Lirang, Seram pedalaman, Binaiya, Kei Besar sampai Aru bisa menikmati pendidikan yang baik?” ujarnya.
Selain persoalan penempatan, Anos menyoroti keterlambatan pembayaran gaji guru, khususnya yang bertugas di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Ia meminta agar hak-hak guru segera dihitung dan dibayarkan.
“Kami paham kondisi APBD dan dana transfer yang belum pasti, tapi jangan terlalu lama. Mereka harus segera digaji agar bisa bekerja dengan baik dan melayani masyarakat di pulau-pulau dengan penuh sukacita,” katanya.
Menurut Anos, perhatian serius terhadap dunia pendidikan merupakan investasi jangka panjang bagi Maluku dan Indonesia. “Yang kita didik ini adalah generasi masa depan Maluku,” pungkasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, Dr. Sarlota Singerin, S.Pd., M.Pd., mengakui masih adanya persoalan internal di lingkungan sekolah, khususnya terkait kinerja sejumlah kepala sekolah yang belum optimal.
Ia membenarkan adanya kepala sekolah yang terlalu sering bepergian sehingga berdampak pada pelayanan pendidikan di sekolah.
“Memang ada kepala sekolah yang kelihatannya hanya mondar-mandir. Gaji dan sertifikasi tetap diterima, tapi pelayanan di sekolah tidak maksimal,” ujar Plt Kadis.
Menurutnya, kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi internal agar orientasi layanan pendidikan benar-benar berpihak pada guru dan peserta didik.
“Ini persoalan internal yang perlu kita lihat bersama. Orientasi layanan kepada guru mungkin harus sedikit berbeda dibandingkan layanan kepada unit kerja lain,” katanya.
Plt Kadis juga menyampaikan permohonan maaf karena belum dapat menanggapi seluruh persoalan secara rinci dalam forum tersebut, namun mengapresiasi perhatian dan masukan dari DPRD Maluku.
“Saya mohon maaf tidak menjawab satu per satu, tetapi secara umum kami berterima kasih atas semua atensi yang disampaikan,” ujarnya. (***)
Komentar