AMBON, MARINYO.COM- Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Maluku Tahun 2022, BPK menemukan permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam menyusun laporan keuangan tahun 2022 dan pengelolaan keuangan.
Dimana, salah satunya adalah belanja atas kegiatan reses pada Sekretariat DPRD Maluku yang belum didukung dengan dokumen pertanggungjawaban yang lengkap dan sah.
Menyikapi hasil periksaan BPK tersebut, Sekretaris DPRD Maluku, Bodewin Wattimena mengatakan, dalam waktu dekat dirinya akan menindaklanjuti hasil tersebut dengan meminta pimpinan dan anggota dewan yang nama-namanya ada dalam laporan BPK tersebut untuk memasukan segala bukti yang diminta, untuk selanjutnya diverifikasi oleh inspektorat dan akan diserahkan ke BPK.
Dikatakan, jika semua bukti yang diminta sudah dimasukkan ke BPK maka dengan sendirinya temuan tersebut akan gugur atau hilang.
“Intinya perjalanan reses sudah dilakukan akan tetapi ada bukti yang belum dimasukkan sampai dengan pemeriksaan BPK dilakukan.
Karena rekomendasi BPK adalah meminta pimpinan dan anggota DPRD untuk memasukkan bukti-bukti perjalanan reses. Nah, itu seperti biasa nanti kita minta dari pimpinan dan anggota DPRD untuk memasukkan, diverifikasi oleh inspektorat lalu disampaikan ke BPK. Kalau itu dilengkapi maka temuannya akan gugur atau hilang,” tutur Wattimena.
Menurutnya tidak ada masalah, kecuali dia materil. Materil artinya ketika diperiksa tetapi tidak sesuai maka dikembalikan, tetapi ini belum. Masih disuruh memenuhi bukti-bukti, kalau tidak dikembalikan.
“Jadi kita akan minta pimpinan dan anggota DPRD yang namanya ada dalam temuan teraebut untuk memasukan bukti-bukti untuk diverifikasi kalau oke maka selesai.
Waktunya kan 60 hari,” jelas dia. (DAS)
Komentar