Ambon, Marinyo.com- Dalam mengevaluasi program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah diluncurkan pemerintah baik pusat maupun provinsi untuk penanganan Covid-19, Kamis (18/6/2020), Sub Tim II Pengawasan Covid-19 DPRD Maluku melakukan rapat dengan sejumlah mitra terkait.
Rapat ini dalam rangka memastikan sejauhmana seluruh bantuan ini sampai ke tangan masyarakat yang berhak menerima.
“Memang banyak anggota DPRD yang menyoroti data. Kita ketahui bersama bahwa data-data dilapangan dirasakan masih kacau balau atau bantuan-bantuan yang belum tepat sasaran dan kita memang sudah mendapat satu gambaran yang utuh tentang bagaimana upaya kita memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS),” demikian kata Ketua Sub Tim II, Azis Sangkala kepada wartawan di ruang kerjanya.
Olehnya itu, DPRD berharap agar pemerintah kabupaten/kota terus memverifikasi dan memperbaiki data mereka, sehinhga kemudian masyarakat yang memang benar-benar berhak menerima dapat terinput dalam data tersebut.
Disamping itu kata Sangkala, masih banyak bantuan yang bersumber dari APBD provinsi maupun kabupaten/kota dan juga bersumber dari dana desa yang bisa mengcover data-dara masyarakat penerima yang tidak ada dalam DTKS itu.
“Hari ini Mendagri mengeluarkan surat kepada seluruh bupati/walikota secara proaktif memperbaiki data mereka, karena ini menjadi sumber problematika yang kita hadapi sekarang. Dimana penyaluran itu kemudian bermasalah di lapangan,” tandas dia.
Karenanya, dewan terus mendorong agar bantuan-bantuan yang belum terealisasi secepatnya direalisasikan karena masyarakat sangat membutuhkan itu dimasa pandemik ini. (Mry-01)
Komentar